DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Fauzan Azima, mengingatkan pemerintah dan seluruh pengambil kebijakan agar tidak mengabaikan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Menurutnya, pemerataan kesempatan kerja dan pembagian manfaat pembangunan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial serta keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun.

Fauzan menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan segelintir orang, sementara masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan justru tersisih dari kesempatan ekonomi.

“Bagi sebagian orang, pekerjaan adalah jalan untuk menyambung hidup. Namun, bagi sebagian lainnya, pekerjaan justru menjadi sarana menumpuk kekayaan tanpa memedulikan nasib orang lain. Perbedaan kepentingan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).

Ia menilai, persoalan tersebut semakin penting setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Aceh. Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman, tetapi juga menghilangkan sumber penghasilan masyarakat serta memperlemah kemampuan ekonomi keluarga.

Menurut Fauzan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mungkin mendapatkan bantuan sosial karena masuk dalam kategori penerima bantuan. Namun, kelompok menengah yang turut kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau kehilangan usaha juga menghadapi tekanan ekonomi yang berat, sementara mereka belum tentu memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.

“Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan pekerjaan, kelompok menengah kehilangan usaha, tetapi kesempatan untuk bangkit justru hanya berputar di kalangan tertentu. Pembangunan harus membuka peluang yang adil bagi masyarakat, bukan memperlebar kesenjangan,” tegasnya.

Fauzan mengingatkan para pejabat dan pemegang kewenangan agar lebih peka membaca kondisi sosial masyarakat. Setiap keputusan anggaran, penentuan proyek, dan pembagian kesempatan kerja harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat serta stabilitas keamanan.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak dijadikan ladang untuk mengejar setoran maupun memenuhi kepentingan pribadi dengan mengabaikan hak masyarakat.

“Jangan karena mengejar setoran, semua potensi pembangunan dikeruk untuk kepuasan pribadi. Kekuasaan dan anggaran publik harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat memperkaya kelompok tertentu,” ujarnya.

Menurut Fauzan, ketidakadilan ekonomi bukan sekadar persoalan pembagian proyek atau pekerjaan, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas apabila masyarakat terus merasa dipinggirkan dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Karena itu, ia menilai stabilitas Aceh tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Keadilan, pemerataan kesempatan, kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, serta transparansi dalam pengelolaan pembangunan harus menjadi bagian penting dari upaya merawat perdamaian.

Fauzan mengingatkan bahwa perdamaian Aceh yang telah berjalan selama 21 tahun merupakan hasil dari perjalanan panjang dan pengorbanan banyak pihak. Perdamaian tersebut tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang akan bertahan dengan sendirinya tanpa keadilan sosial dan ekonomi.

“Perdamaian tidak cukup hanya diperingati setiap tahun. Perdamaian harus dirasakan masyarakat melalui kehidupan yang lebih baik, kesempatan kerja yang adil, dan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Jangan sampai ketidakadilan dalam membagi kue pembangunan justru merusak perdamaian yang telah kita rawat selama 21 tahun,” pungkasnya. [*]