DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
"Masyarakat tidak perlu ragu melaporkan apabila menemukan praktik penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses gratis," kata Ruddi dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Polda Aceh bersama jajaran berkomitmen menindak tegas praktik penimbunan, pengangkutan, hingga perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ruddi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan Polda Aceh bersama Polres dan Polresta jajaran selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026.
Selama operasi tersebut, polisi berhasil mengungkap 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai wilayah hukum Polda Aceh. Sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Ruddi, pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Saya dalam kesempatan ini mengimbau kepada seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Mari kita sama-sama mengawasi distribusi BBM yang tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ruddi.
Ia menegaskan, informasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan.
Karena itu, masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal diminta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian.
"Partisipasi daripada masyarakat ini sangat penting sekali, sangat membantu Polri, khususnya Polda Aceh. Dengan dukungan masyarakat dan informasi yang diberikan, insyaallah kita akan bisa menertibkan penyalahgunaan BBM yang ilegal ini," ujarnya.
Ruddi juga menyatakan telah meminta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh untuk memproses seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
"Kita proses ini dan siapapun yang terlibat segera diproses," tutupnya.
Sebelumnya, dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga mengamankan 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, polisi turut menyita 61 ton atau setara dengan 61.388 liter BBM bersubsidi.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. [nh]
Share berita ini