KAMMI Banda Aceh Pertanyakan Alasan Pelepasan Mantan Kepala Inspektorat Kasus Liwath

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh mempertanyakan transparansi aparat penegak hukum terkait pelepasan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, yang sebelumnya ditahan dalam perkara dugaan jarimah liwath.

Ketua Umum KAMMI Banda Aceh, Ariska, S.Pd., mengatakan keputusan pelepasan tersebut perlu disertai penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum dan pertimbangan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kami menghormati setiap proses dan keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Namun, penghormatan terhadap proses hukum tidak berarti meniadakan hak masyarakat untuk mengetahui dasar dan pertimbangan di balik sebuah keputusan," ujar Ariska kepada media dialeksis.com, Senin (16/9/2026).

Ia menegaskan, setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa dipengaruhi kepentingan, tekanan, maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Ariska juga meminta aparat penegak hukum menjelaskan alasan pelepasan FD kepada publik. Apabila keputusan tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa penahanan, tidak terpenuhinya syarat penahanan, atau pertimbangan hukum lainnya, hal itu perlu disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas di balik keputusan pelepasan tersebut. Masyarakat tidak boleh dibiarkan berspekulasi. Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru melahirkan persepsi bahwa hukum dapat diperlakukan berbeda berdasarkan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh seseorang," tegasnya.

Lebih lanjut, Ariska mengingatkan bahwa pelepasan seseorang dari tahanan tidak serta-merta berarti perkara telah selesai atau yang bersangkutan dinyatakan bebas dari dugaan tindak pidana.

Karena itu, KAMMI Banda Aceh meminta kepastian mengenai status hukum perkara tersebut, termasuk apakah proses penyidikan masih berlanjut, telah dihentikan, atau terdapat keputusan hukum lain yang menjadi dasar pelepasan.

"Kami meminta aparat penegak hukum tidak bersikap tertutup dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat ini. Penjelasan resmi harus disampaikan secara proporsional, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak pihak yang berperkara," katanya.

Menurut Ariska, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pelepasan seseorang dari tahanan, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta komitmen dalam menjaga marwah penegakan syariat Islam di Aceh.

Ia menilai, sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, Aceh membutuhkan penegakan hukum yang profesional, konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif.

KAMMI Banda Aceh, lanjutnya, tidak ingin masyarakat terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta dan dasar hukum dijelaskan. Namun, organisasi tersebut juga menilai pertanyaan publik yang belum terjawab tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan siapa pun," ujarnya.

Ariska berharap aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan resmi agar tidak berkembang kecurigaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Kota Banda Aceh.

"Sebab, keadilan bukan hanya tentang bagaimana hukum dijalankan, tetapi juga tentang bagaimana hukum itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat," pungkasnya. [nh]

Share berita ini

dialeksis.com