DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menerapkan secara maksimal Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

“Kami juga mengajak seluruh OPD bisa menjadi mereka Satgas yang akan memantau langsung pelaksanaan qanun ini dari di setiap OPD masing-masing,” kata Lukman dalam Konferensi Pers Menyampaikan Komitmen Penegakkan KTR (Kawasan tanpa Rokok) tingkat SKPD di Wilayah Kota Banda Aceh, Kamis (6/10/2022).

Ia menambahkan, pihaknya tidak hanya membentuk tim Satgas tetapi juga akan mengevaluasi hasil kinerjanya secara berkala. Lukman mengatakan, dari penegakan qanun tersebut yang terlebih penting adalah membentuk kesadaran masyarakat untuk meninggalkan rokok. 

Kemudian, kata Lukman, selain membentuk tim satgas mereka bersama developer aplikasi sedang membuat aplikasi pengawasan terhadap KTR tersebut.

"Nantinya satgas tersebut akan kita ajarkan tentang penggunaan aplikasi KTR ini bagaimana cara melaporkan pelanggaran KTR oleh masyarakat atau oleh oknum-oknum ASN di lingkungan OPD tersebut," pungkasnya. 

Untuk diketahui, salah satu contoh laporan terjadi di sebuah kapal feri, seorang warga secara diam-diam memotret laki-laki di depannya yang tengah merokok dengan santai. 

Foto tersebut lantas diunggah ke dalam “KTR Banda Aceh”, sebuah aplikasi untuk smartphone yang tersedia di Playstore. Si pelapor juga membubuhkan keterangan lokasi foto diambil, yakni Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Perokok di kapal penyeberangan itu dilaporkan lantaran telah melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Regulasi ini menetapkan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok, salah satunya adalah sarana transportasi publik.

Dengan adanya aplikasi KTR Banda Aceh, setiap orang yang menemukan perokok di dalam KTR bisa langsung melaporkannya melalui perangkat telepon genggam masing-masing. (nor)