DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gagalnya dua calon Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) dalam fit ang proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat mendapat tanggapan dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh yakni Muhammad Iqbal.

“Tugas Pemerintah Aceh selanjutnya selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) tak sebatas mengocok ulang nama-nama calon yang akan diajukan ke OJK. Tetapi buka kesempatan seluasnya agar putra-putri terbaik Aceh, maupun di luar Aceh bisa berkompetisi untuk menjadi Dirut Bank Aceh,” kata Iqbal ketika memaparkan pandangannya terhadap Bank Aceh di Kantor PWI Aceh, Jumat sore, 21 Oktober 2022.

Kunjungan Iqbal ke Kantor PWI Aceh didampingi langsung oleh Koordinator/Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian H Ramli, Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan Iqbal Idris Ali, dan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi TAF Haikal.

“Bank Aceh Syariah adalah bank miliknya rakyat Aceh. Karenanya apapun yang dilakukan bank ini harus mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Aceh, bukan malah sebaliknya,” tandas Iqbal.

Iqbal mengatakan, BAS harus dipimpin oleh para profesional yang berani mendobrak tradisi sebagai penyalur pembiayaan konsumtif kepada yang bersifat produktif.

Menurutnya, selama ini BAS terkesan seperti cari aman, dimana modal yang disalurkan dalam bentuk kredit yang menyasar para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Selama ini Bank Aceh terkesan cari aman, sehingga modal yang disalurkan dalam bentuk kredit kebanyakan menyasar para PNS karena mudah cicilan bulanan dengan cara pemotongan gaji,” ujar Muhammad Iqbal.

Dia menjelaskan, penyaluran pembiayaan untuk tujuan konsumtif, hal tersebut, kata Iqbal, bukan tidak boleh, namun harus diatur secara Proporsional. 

Yang terpenting, katanya lagi, Bank Aceh harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku usaha yang ujung-ujungnya juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat pada umumnya.

“Kalau hanya tujuannya untuk membantu PNS beli sepeda motor atau membangun dapur rumah, manfaat berganda apa yang bisa diharapkan? Malah yang terjadi adalah pembebanan kepada PNS karena gaji habis untuk bayar cicilan bulanan,” tegasnya.

Terkait kriteria calon Dirut Bank Aceh ke depan, Iqbal kembali mengulangi statemen yang pernah disampaikan sebelumnya kepada media.

"Pertama, dari kacamata dunia usaha, harus berani untuk ekspansi ke arah pinjaman produktif guna mengembangkan sektor dunia usaha," ungkapnya.

Kedua, Dirut Bank Aceh Syariah tidak mesti orang Aceh, melainkan orang-orang yang bisa membangun Bank Aceh ke depan. Apalagi, sebutnya, semenjak bank konvensional tidak ada lagi di Aceh, banyak potensi atau peluang agar mereka dicalonkan menjadi Dirut Bank Aceh.

“Jadi menurut kami, Pemerintah Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali harus melakukan langkah ekstrem dengan membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapa saja yang akan berkompetisi menjadi Dirut Bank Aceh. Dalam percaturan global sekarang ini, menjadi aneh kalau ada pembatasan apalagi rekruitmen secara diam-diam,” tandasnya.

“Harus jujur kami katakan, keberpihakan BAS kepada kalangan penguasaha masih sangat minim. Sudahlah, ini kita jadikan sebagai pengalaman buruk masa lalu untuk kita menuju masa depan yang lebih baik dengan konsep perbankan yang mendukung dunia usaha. Untuk mewujudkan itu tentu saja dibutuhkan direksi yang berani, bebas dari intervensi,” kata H Ramli dibenarkan Ikbal Iqbal Idris dan TAF Haikal. 

Dalam diskusi yang berlangsung santai itu, berbagai masukan dan testimoni tentang keberpihakan Bank Aceh kepada pengusaha juga diungkapkan oleh H Ramli, Iqbal Idris Ali, dan TAF Haikal. []