DIALEKSIS.COM | Aceh - Sekilas cerita dimulai dari penegak hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh melaksanakan hukuman cambuk terhadap dua terpidana perkara judi online di Taman Bustanussalatin pada Kamis, 12 November 2026. Dua bulan sebelumnya, penelusuran transaksi judi online di Aceh Singkil berdampak pada penyaluran bantuan sosial bagi sekitar 2.000 keluarga. 

Selanjutnya membaca secara keseluruhan di Aceh, perkara perceraian yang mencatat judi sebagai faktor bertambah dari 2023 hingga 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) itu mencakup perjudian secara umum. Dari publikasi yang ditelusuri hingga 15 November 2026, belum ditemukan data jumlah pemain judi online se-Aceh yang bisa dibandingkan antarperiode. 

Temuan di Daftar Penerima PKH

Tracking jejak digital menemukan pada 9 September 2026, Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial di Aceh Singkil, Ananda Syahputra, mengatakan sekitar 2.000 keluarga penerima program itu terindikasi terkait judi online. Angka tersebut berasal dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Ananda, jumlah keluarga penerima PKH di kabupaten itu kemudian turun dari sekitar 9.000 menjadi 7.000. 

Dalam verifikasi secara nasional, Kementerian Sosial juga menemukan dugaan penggunaan identitas penerima bantuan oleh pihak lain, termasuk anggota keluarga. Warga yang merasa datanya keliru dapat meminta verifikasi melalui petugas pendataan di desa atau kelurahan. 

Ketika Judi Masuk Perkara Cerai

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dipublikasikan BPS, Aceh mencatat 25 perkara perceraian dengan faktor judi pada 2023, 26 perkara pada 2024, dan 46 perkara pada 2025. 

Di Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah menangani lebih dari 300 perkara perceraian sepanjang Januari - September 2026. Sekitar 80 persen merupakan gugatan yang diajukan istri. Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menyampaikan angka itu setelah berdiskusi dengan pihak pengadilan pada 30 September. Ia menyebut judi online sebagai salah satu pemicu perceraian, bersama masalah ekonomi dan kehadiran pihak ketiga. 

Direktur Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) Aceh, Syarifah Rahmatillah, mengatakan sebagian istri yang menggugat cerai telah lama ditelantarkan setelah suaminya terjerat judi online. “Perempuan itu minta nafkah ke suami, nggak dikasih. Untuk kebutuhan anak pun tidak diberikan,” kata Syarifah kepada Seputar Aceh. 

Laporan Warga dan Penindakan

Pada 20 Oktober 2026, Polres Aceh Barat mengumumkan penangkapan seorang pria setelah menerima laporan warga tentang dugaan judi slot di sebuah warung kopi di Meulaboh. Pada hari yang sama, Polres Aceh Selatan juga melaporkan penangkapan seorang terduga pelaku judi online setelah menerima informasi dari warga di Gampong Panton Rubek, Kecamatan Labuhan Haji Barat. 

Polda Aceh dan jajaran polres mengungkap 75 kasus judi online pada 1 Mei–10 Juni 2025. Dalam catatan berbeda, Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri mencatat 82 kasus perjudian yang ditangani jajaran Polda Aceh pada 1 Januari - 5 Maret 2026. Angka kedua mencakup perkara judi daring dan konvensional. Di Aceh, perjudian diatur sebagai maisir dalam Qanun Hukum Jinayat, yang terakhir diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. 

Secara nasional, PPATK mengidentifikasi sekitar 12,3 juta pemain aktif pada 2025. Nilai perputaran dana judi online pada semester I 2026 mencapai Rp86,82 triliun, turun 12,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menangani 4,03 juta konten perjudian antara 20 Oktober 2024 dan 11 September 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemutusan akses terhadap konten harus berjalan bersama penghentian aliran dana. 

Suara Mahasiswa dan Organisasi Warga

Penelitian Muhammad Khalidin dari UIN Ar-Raniry pada 2025 terhadap enam mahasiswa di Gampong Rukoh, Banda Aceh, menemukan sejumlah alasan mereka bermain judi online, antara lain rasa ingin tahu, kebutuhan uang, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Studi itu mencatat dampaknya terhadap keuangan dan kegiatan belajar para informan. 

Dalam tulisannya di Jaringan Berita Aceh pada 16 Juli 2026, mahasiswa Universitas Serambi Mekkah Azman Dani mengaku pernah terjerat judi online dan merasakan dampaknya pada orang-orang terdekat. Ia mendorong kampus mengajarkan risiko finansial perjudian dan keluarga lebih terbuka membicarakan masalah itu. 

Di Aceh Singkil, organisasi Persaudaraan Muslimah (Salimah) ikut menyosialisasikan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang judi online pada 29 Agustus 2026. Pengurus Salimah setempat, Siana, mengatakan dampak perjudian menjangkau keluarga dan lingkungan sehingga pencegahannya perlu melibatkan warga. 

Dari daftar penerima bansos hingga ruang sidang perceraian, judi online di Aceh telah menyentuh berbagai sisi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan pencegahan agar semakin sedikit keluarga yang menanggung dampaknya.