DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar Aceh Business Forum (ABF) di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Senin (28/11/2022) kemarin.

Dalam acara tersebut, Pemerintah Aceh menyampaikan insight report (laporan wawasan) tentang kondisi investasi dalam kawasan.

Pemerintah Aceh juga menawarkan empat kawasan investasi kepada calon investor, diantaranya ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, kemudian Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja di Lampulo, lalu Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, serta juga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pelaksana Kepala DPMPTSP Aceh, Marzuki yang juga ikut hadir mengatakan bahwa acara tersebut diisi oleh berbagai narasumber dari lintas instansi. Diantaranya ada dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dewan Nasional KEK, Kementerian Perdagangan, tokoh masyarakat Aceh yang menggagas KEK Arun-Lhokseumawe, dan lain-lainnya.

Dalam forum tersebut, sebagaimana diinformasikan oleh Marzuki, seorang tokoh Aceh yang menggagas KEK Arun-Lhokseumawe meminta pemerintah pusat untuk menjamin proses pemanfaatan lahan dalam kawasan bisa lebih dipermudah dan bisa langsung diselesaikan oleh pengelola, jangan melalui perantara.

“Jadi lahan itu kan masih punyanya Menteri Keuangan, dalam hal ini Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Karena kalau menggunakan manajemen Menteri Keuangan, sewanya paling lama lima tahun. Dan itu menurut investor nggak fleksibel,” ujar Marzuki kepada reporter Dialeksis.com, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Kemudian, lanjut Marzuki, dengan adanya perantara ini membuat pemanfaatan lahan banyak terjadi kendalanya. Padahal banyak sekali calon investor yang berminat, dan pemerintah daerah juga mendukung penuh upaya investasi, tetapi diujung-ujung ketika pemanfaatan lahan sudah ada kendala.

Marzuki juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat punya kepentingan agar investasi bisa berjalan di Aceh. Karena menurut Marzuki, tidak ada pilihan lain di Aceh untuk menumbuhkan ekonomi yang positif.

“Kalau kita berharap hanya dari APBA, berat untuk kita bisa selesaikan urusan permasalahan terkait kemiskinan, inflasi, atau apapun masalah lainnya. Tentunya kan butuh modal yang banyak ke Aceh, hingga nanti terbuka peluang kerja baru, terserap tenaga kerja yang banyak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Makanya pemerintah khususnya pemerintah Aceh sangat komit dengan investasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, setelah Pemerintah Aceh menyampaikan pembahasan mengenai kondisi investasi dalam kawasan di Aceh, Marzuki mengatakan, pihak pusat akan meresponsnya dengan melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan Pemerintah Aceh. 

“Termasuk dari Dewan Nasional KEK sudah memetalisir permasalahan ini. Pada bulan Desember 2022 mendatang akan ada rapat terbatas Menteri. Nanti Dewan Nasional KEK akan menyampaikan ini sampai ke Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat Aceh bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Akhyar)