DIALEKSIS.COM | Aceh Selatan - Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) menyatakan dukungan terhadap penolakan masyarakat atas rencana aktivitas pertambangan emas PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (PT BSM) di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Wakil Ketua Umum HAMAS, T. Ridwansyah, mengatakan penolakan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap dampak pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, sumber air bersih, lahan pertanian, serta perkebunan warga.

"Persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan," kata Ridwansyah kepada media dialeksis.com, Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan data perizinan yang disampaikan, PT MMS memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi seluas 739 hektare yang diterbitkan pada 19 November 2025. Sementara PT BSM mengantongi IUP eksplorasi seluas 752,4 hektare yang diterbitkan pada 17 Juli 2024.

Dengan demikian, total luas wilayah kedua izin pertambangan tersebut mencapai 1.491,4 hektare.

Ridwansyah menyebutkan, penolakan terhadap rencana pertambangan itu telah disuarakan oleh masyarakat. WALHI Aceh mencatat sebanyak 725 warga Kecamatan Samadua menandatangani petisi penolakan pada Agustus 2026.

Penolakan kembali ditegaskan pada 6 November 2026 melalui pemasangan baliho di sejumlah titik di wilayah Samadua.

Aspirasi tersebut, kata dia, datang dari masyarakat tiga kemukiman yang mencakup sembilan gampong, yakni Kemukiman Panton Luas yang terdiri atas Gampong Dalam, Ladang Panton Luas, Kota Baru, Madat, dan Tengah.

Kemudian Kemukiman Kasik Putih meliputi Gampong Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir. Sementara Kemukiman Suak mencakup Gampong Lubuk Layu.

"Ini bukan sekadar persoalan investasi, tetapi menyangkut ruang hidup masyarakat. Pemerintah jangan hanya melihat besarnya nilai investasi, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Samadua," kata Ridwansyah.

Ia menilai, keterlibatan masyarakat dari tiga kemukiman tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan telah menjadi perhatian warga di sejumlah gampong.

Atas dasar itu, HAMAS menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh dan Dinas ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap IUP PT MMS dan PT BSM.

Kedua, meminta penghentian sementara seluruh aktivitas eksplorasi di lapangan hingga persoalan sosial, lingkungan, dan keberatan masyarakat diselesaikan.

Ketiga, mendesak pemerintah mempertimbangkan pencabutan kedua IUP tersebut sesuai aspirasi masyarakat. Keempat, meminta pemerintah menghormati penolakan warga dari tiga kemukiman dan sembilan gampong serta membuka informasi perizinan dan dokumen lingkungan kepada publik.

Ridwansyah menegaskan, HAMAS akan ikut mengawal persoalan tersebut melalui kajian akademis, advokasi, dan penyampaian aspirasi secara konstitusional.

"Jangan sampai ruang hidup masyarakat dikorbankan demi kepentingan pertambangan. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi warga dan memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak mengabaikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan," ujarnya.

Ia berharap pemerintah tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat Samadua.

"HAMAS berdiri bersama masyarakat. Suara warga dari tiga kemukiman dan sembilan gampong harus menjadi pertimbangan serius pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait rencana pertambangan ini," pungkasnya.