DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) mengingatkan seluruh badan publik di Aceh agar memastikan informasi kebencanaan disampaikan secara terbuka, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan warga, terutama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, M. Nasir, mengatakan informasi mengenai bencana alam merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Menurut Nasir, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi kebencanaan sebagai dasar melakukan antisipasi dan melindungi diri dari ancaman bencana.

"Informasi bencana alam merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Karena informasi tersebut berdampak terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Ia menegaskan, badan publik yang memiliki kewenangan dalam penanganan kebencanaan berkewajiban menyebarluaskan informasi dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Nasir menjelaskan, keterbukaan informasi kebencanaan setidaknya mencakup tiga tahapan penting, yakni sebelum bencana, saat bencana terjadi, dan setelah bencana.

Pada tahap prabencana, pemerintah perlu menyampaikan informasi mengenai hasil analisis risiko bencana, wilayah yang berpotensi terdampak, jalur evakuasi, langkah-langkah kesiapsiagaan, hingga data kelompok masyarakat rentan.

Informasi tersebut dibutuhkan agar masyarakat mengetahui potensi ancaman di lingkungannya dan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.

Selanjutnya, ketika bencana berlangsung, informasi mengenai proses evakuasi korban, lokasi pengungsian, fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan kelompok rentan harus disampaikan secara terbuka.

Termasuk di dalamnya mekanisme pendataan korban dan perkembangan situasi di wilayah terdampak agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak bergantung pada kabar yang belum terverifikasi.

Sementara pada tahap pascabencana, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perbaikan fasilitas umum serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepastian mengenai proses pemulihan setelah bencana. Mereka harus mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi serta sejauh mana progresnya," kata Nasir.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025 menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh badan publik dalam menghadapi potensi bencana tahun ini.

Menurutnya, agenda pemulihan yang belum sepenuhnya tuntas akibat bencana sebelumnya tidak boleh semakin terbebani oleh bencana baru. Karena itu, kesiapan data dan informasi harus menjadi perhatian utama pemerintah.

"Kuncinya ada pada data dan informasi yang akurat, tepat, dan mudah diakses masyarakat. Seluruh badan publik yang terlibat dalam setiap tahapan penanganan bencana harus menyiapkan instrumen keterbukaan informasi publik," tegasnya.

Selain badan publik yang menangani kebencanaan, Nasir turut menyoroti pentingnya kesiapsiagaan penyedia layanan utilitas publik, terutama telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

Berkaca pada pengalaman bencana tahun lalu, gangguan terhadap layanan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga warga di luar daerah bencana. Terputusnya jaringan telekomunikasi dan pasokan listrik dapat menghambat penyebaran informasi sekaligus memperburuk kondisi sosial masyarakat.

Dalam hal ini, ia meminta PT PLN (Persero) dan penyedia layanan terkait menyiapkan langkah antisipatif serta solusi alternatif untuk meminimalkan dampak gangguan layanan ketika bencana terjadi.

Lebih lanjut, Nasir menekankan bahwa penyampaian informasi kebencanaan tidak boleh hanya berpusat pada kanal digital atau media sosial pemerintah. Informasi harus benar-benar sampai kepada masyarakat hingga tingkat desa, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan bencana dan wilayah dengan keterbatasan jaringan komunikasi.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah blank spot, pemerintah dapat menggunakan metode konvensional, seperti menghadirkan pos informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana.

Kolaborasi dengan pemerintah desa, organisasi sosial, dan komunitas kebencanaan juga dapat menjadi alternatif untuk memastikan informasi mitigasi menjangkau kelompok masyarakat rentan.

"Informasi publik terkait kebencanaan harus sampai kepada masyarakat di tingkat tapak. Jangan hanya tersedia di kanal digital pemerintah, tetapi pastikan warga di daerah rawan bencana juga menerima informasi tersebut," ujarnya.

Nasir berharap keterbukaan informasi publik dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Aceh.

Dengan informasi yang cepat, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian akibat bencana hidrometeorologi di Aceh diharapkan dapat ditekan. []