DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Forum Bersama Bina Aceh (ForBina Aceh), Muhammad Nur, menyampaikan kritik terbuka terhadap jalannya pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). 

Ia menilai, sejak dilantik pada 12 Februari 2025, pemerintahan Mualem-Dek Fadh belum menunjukkan kinerja yang mampu menjawab persoalan masyarakat Aceh. Bahkan, menurutnya, kondisi kehidupan rakyat justru semakin sulit.

Muhammad Nur menegaskan bahwa penilaiannya disampaikan secara objektif, meskipun dirinya merupakan bagian dari tim pemenangan Mualem-Dek Fadh pada Pilkada Aceh sebelumnya.

"Walaupun saya bagian dari tim pemenangan Mualem dan Dek Fadh, bukan berarti saya harus diam melihat kondisi pemerintahan hari ini. Saya harus berani menyampaikan kritik ketika kebijakan dan kinerja pemerintah tidak sesuai dengan harapan rakyat," ujar Muhammad Nur kepada dialeksis, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian adalah kepemimpinan Gubernur Aceh. Ia menilai Mualem perlu lebih banyak hadir di tengah-tengah masyarakat dan memastikan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Muhammad Nur juga menyoroti kondisi kesehatan Gubernur yang menurut pengamatannya berdampak pada intensitas kepemimpinan dan aktivitas pemerintahan. Ia mempertanyakan efektivitas jalannya pemerintahan ketika Gubernur dinilai tidak cukup hadir secara langsung di Aceh untuk mengawal berbagai persoalan rakyat.

"Rakyat membutuhkan gubernur yang hadir, mendengar, melihat langsung persoalan masyarakat, dan mengambil keputusan. Pemerintahan tidak boleh kehilangan arah hanya karena lemahnya koordinasi dan kepemimpinan," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Aceh.

Banyak Janji Politik Belum Terlihat Realisasinya

Muhammad Nur turut mengingatkan sejumlah janji dan program yang pernah disampaikan Mualem-Dek Fadh sejak masa kampanye hingga awal pemerintahan. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai sejauh mana janji-janji tersebut telah direalisasikan.

Beberapa hal yang menjadi sorotannya antara lain:

1. Program barcode BBM yang belum menunjukkan kejelasan hasil bagi masyarakat.

2. Rencana pembangunan pabrik rokok di Aceh.

3. Rencana pembangunan pabrik ban.

4. Penguatan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.

5. Program manasik haji internasional.

6. Gagasan pengelolaan minyak dan gas Aceh yang pernah dikaitkan dengan kemampuan membayar utang negara Republik Indonesia.

7. Penyelesaian persoalan Tanoh Blang Padang.

8. Perjuangan penyelesaian persoalan bendera Aceh yang hingga kini belum tuntas.

9. Kejelasan penyaluran bantuan bagi korban bencana.

10. Penertiban tambang ilegal yang dinilai belum berjalan maksimal.

11. Pergantian Sekretaris Daerah Aceh yang dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas birokrasi.

12. Ketidakpastian keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

"Ini bukan persoalan kecil. Rakyat ingin mengetahui mana yang sudah dikerjakan, mana yang sedang berjalan, dan mana yang ternyata hanya menjadi janji politik. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek kampanye setiap lima tahun sekali," katanya.

Pemerintahan Harus Dievaluasi, Jangan Biarkan Rakyat Menanggung Beban

Muhammad Nur meminta Mualem dan Dek Fadh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap dinas bekerja berdasarkan target, kebutuhan masyarakat, serta visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat.

Ia juga meminta agar persoalan korban bencana, ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam menjadi prioritas utama pemerintah.

"Jangan sampai pemerintah sibuk dengan urusan internal, sementara rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, korban bencana masih menunggu kepastian bantuan, dan persoalan mendasar Aceh tidak kunjung selesai," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk permusuhan politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Aceh.

"Kalau pemerintah bekerja baik, kita harus memberikan apresiasi. Tetapi kalau tidak berjalan baik, kita juga harus berani mengkritik. Saya pernah berada di barisan pemenangan, tetapi hari ini kepentingan rakyat Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok dan tim politik," tutup Muhammad Nur. [ra]