DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Staf Khusus Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan, meminta polemik mengenai anggaran pemulihan sektor pertanian pascabencana tidak berkembang menjadi narasi saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Faisal menilai pernyataan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang mempertanyakan pemanfaatan anggaran pemulihan pertanian perlu ditempatkan dalam konteks mekanisme penganggaran secara utuh. Menurutnya, persoalan terpenting saat ini bukan mencari pihak yang disalahkan, melainkan memastikan seluruh dukungan pemerintah pusat secepat mungkin dirasakan petani.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa uang Rp2,5 triliun sudah seluruhnya masuk ke kas Pemerintah Aceh kemudian tidak digunakan. Mekanismenya tidak sesederhana itu. Publik harus mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai berapa yang dikelola pusat, berapa melalui satker daerah, apa bentuk kegiatannya, dan sejauh mana realisasinya," kata Faisal dalam keterangannya kepada Dialeksis.

Pernyataan tersebut disampaikan Faisal merespons pertemuan Menteri Pertanian dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Amran mempertanyakan keterlambatan pemanfaatan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk membantu pemulihan sektor pertanian Aceh.

Faisal mengatakan, substansi pernyataan Menteri Pertanian bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan dalam jumlah besar kepada Aceh merupakan hal yang patut diapresiasi.

Namun, menurutnya, istilah "anggaran sudah dikirim" harus diperjelas agar masyarakat tidak memahami seluruh alokasi tersebut sebagai transfer tunai yang telah masuk ke rekening Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh sebelumnya menyebut Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan sekitar Rp2,5 triliun untuk pemulihan sawah dan kebun terdampak bencana hidrometeorologi. Data Pemerintah Aceh juga mencatat sekitar 57.485 hektare sawah terdampak, sementara kegiatan optimasi lahan sedang berjalan pada sekitar 40.852 hektare. Untuk sektor perkebunan, luas lahan terdampak disebut mencapai 60.438 hektare dengan pemulihan sekitar 40.418 hektare.

Faisal mengutip penjelasan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi bahwa dari akumulasi dukungan sekitar Rp2,5 triliun tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota, antara lain untuk optimalisasi lahan dan rehabilitasi sekitar 40 ribu hektare sawah melalui skema Tugas Pembantuan.

Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Jadi harus dibedakan antara pagu program untuk Aceh dengan uang yang benar-benar berada di bawah kendali Pemerintah Aceh. Ada program yang dieksekusi satker pusat, ada melalui balai, ada Tugas Pembantuan, ada bantuan alat dan mesin pertanian, benih, rehabilitasi lahan dan bentuk kegiatan lainnya," ujarnya.

Menurut Faisal, perbedaan mekanisme tersebut penting diketahui masyarakat karena setiap skema memiliki prosedur administrasi, pengadaan, verifikasi penerima, penetapan lokasi hingga pertanggungjawaban yang berbeda.

Karena itu, ia tidak sepakat apabila lambatnya sebagian kegiatan serta-merta dibebankan kepada Gubernur Aceh tanpa terlebih dahulu memetakan posisi anggaran dan kewenangan masing-masing satuan kerja.

Namun demikian, Faisal juga menegaskan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh menjadikan rumitnya administrasi sebagai alasan untuk bekerja lamban.

"Kalau ada dokumen dari daerah yang belum lengkap, segera selesaikan. Kalau ada data petani atau lahan yang belum sinkron, selesaikan bersama kabupaten/kota. Kalau hambatannya berada pada satker pusat atau proses pengadaan, komunikasikan dengan Kementerian Pertanian. Yang dibutuhkan petani adalah kepastian, bukan perdebatan mengenai siapa yang paling benar," tegasnya.

Dorong Dashboard Bersama Pusat-Aceh

Untuk menghentikan polemik sekaligus mempercepat penanganan, Faisal mendorong Kementerian Pertanian dan Pemerintah Aceh membangun satu sistem pemantauan bersama yang dapat menjelaskan secara rinci perkembangan anggaran Rp2,5 triliun tersebut.

Menurutnya, dashboard tersebut setidaknya memuat nilai pagu, satuan kerja pelaksana, lokasi kegiatan, jenis bantuan, luas lahan sasaran, proses pengadaan, realisasi keuangan serta progres fisik di lapangan.

Dengan mekanisme itu, menurut Faisal, Menteri Pertanian, Gubernur Aceh, bupati dan wali kota hingga masyarakat dapat melihat titik hambatan secara objektif.

"Kalau dari Rp2,5 triliun itu ada yang belum berjalan, kita bisa langsung melihat tersangkut di mana. Apakah DIPA, administrasi daerah, verifikasi lahan, pengadaan, distribusi barang atau pekerjaan fisik. Dengan data yang sama, kita tidak perlu berdebat berdasarkan persepsi," katanya.

Faisal juga mengusulkan pembentukan tim percepatan bersama Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk menyelesaikan hambatan yang berpotensi membuat petani kehilangan musim tanam.

Menurutnya, pemulihan pertanian berbeda dengan pembangunan infrastruktur biasa karena sangat terkait kalender tanam. Keterlambatan beberapa bulan dapat membuat petani kehilangan satu musim produksi dan memperpanjang tekanan ekonomi rumah tangga korban bencana.

"Ukuran keberhasilan bukan berapa besar anggaran diumumkan, melainkan berapa hektare sawah kembali bisa ditanami, berapa kebun kembali produktif, berapa petani menerima benih dan alsintan tepat waktu, serta berapa keluarga petani yang pendapatannya pulih," ujarnya.

Faisal mengingatkan sektor pertanian merupakan salah satu fondasi ekonomi Aceh. Pemerintah Aceh sebelumnya menyatakan sekitar 38 hingga 41 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, sementara kontribusinya terhadap perekonomian Aceh mencapai lebih dari 30 persen.

Karena itu, menurutnya, setiap keterlambatan pemulihan tidak hanya berdampak terhadap petani, tetapi juga dapat memengaruhi produksi pangan, daya beli masyarakat pedesaan, perdagangan hingga stabilitas ekonomi daerah.

Apresiasi Mentan, Minta Komunikasi Diperbaiki

Di sisi lain, Faisal mengingatkan besarnya dukungan Kementerian Pertanian kepada Aceh juga harus dihargai. Sejak awal penanganan bencana, Kementerian Pertanian telah menyatakan komitmen membantu rehabilitasi sawah, penyediaan benih, pengolahan tanah dan perbaikan sarana pertanian. Menteri Pertanian juga sebelumnya menekankan agar pemulihan melibatkan petani secara langsung melalui pendekatan padat karya.

Karena itu, Faisal berharap perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan anggaran tidak mengganggu hubungan strategis antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Pertanian.

Ia menilai kritik Menteri Pertanian dapat dipandang sebagai alarm untuk mempercepat pekerjaan. Sebaliknya, penjelasan Pemerintah Aceh mengenai mekanisme anggaran juga perlu diterima sebagai bahan untuk memperbaiki koordinasi.

"Kita sangat menghargai perhatian Pak Menteri Amran terhadap Aceh. Bantuan sebesar itu merupakan komitmen yang besar dari pemerintah pusat. Justru karena nilainya besar, tata kelolanya harus terang dan komunikasinya jangan menimbulkan kesan seolah-olah satu pihak bekerja dan pihak lain diam," katanya.

Menurut Faisal, Gubernur Mualem juga berkepentingan agar bantuan tersebut bergerak cepat karena masyarakat terdampak bencana menunggu pemulihan sumber penghidupan mereka.

"Jangan habiskan energi pada polemik pusat versus daerah. Dudukkan data di atas meja, buka siapa mengelola apa, tentukan batas waktunya, kemudian turun bersama ke sawah dan kebun. Kalau ada masalah, selesaikan pada hari itu juga sejauh kewenangan memungkinkan," ujarnya.

Faisal menegaskan bahwa pada akhirnya masyarakat tidak berkepentingan dengan perdebatan birokrasi. Petani ingin sawah kembali produktif, irigasi berfungsi, benih tersedia, alat pertanian dapat digunakan dan kebun yang rusak dapat direhabilitasi.

"Rp2,5 triliun adalah angka besar dan harapan masyarakat juga besar. Maka tanggung jawab pusat dan daerah sama: mengubah angka itu menjadi sawah yang kembali hijau, kebun yang kembali menghasilkan dan pendapatan petani yang kembali tumbuh. Itulah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pemulihan Aceh," pungkas Faisal.