DIALEKSIS.COM | Aceh - Tokoh masyarakat Aceh, Munawar Liza Zainal, mengkritik penanganan bencana di Aceh yang dinilainya belum sebanding dengan besarnya dampak bencana. Ia mendukung langkah gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengajak masyarakat mengawal tuntutan tanggung jawab pemerintah.

“Bencana yang sangat luar biasa, tetapi dihadapi dengan cara yang biasa,” kata Munawar dalam pernyataannya melalui sebuah video.

Munawar menyebut sekitar sembilan bulan telah berlalu sejak bencana di Aceh hingga September. Rentang waktu tersebut menjadi sorotannya ketika membicarakan penanganan bencana dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terdampak.

“Ukuran keberhasilan penanganan bencana harus terlihat dari pulihnya kehidupan warga: kebutuhan dasar terpenuhi, layanan publik kembali berjalan, dan masyarakat bisa memulihkan mata pencahariannya. Pemerintah perlu menjelaskan langkah kerja serta target waktu pemulihan secara terbuka agar masyarakat memiliki kepastian.” 

Munawar mengatakan, rekan-rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama sejumlah pihak tengah menggugat Pemerintah Indonesia. Menurut dia, langkah tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintah menjalankan tugasnya dalam membantu penanganan bencana di Aceh.

Ia menyebut akan ada sejumlah proses di PTUN Jakarta yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Munawar mengajak publik ikut mengawal proses tersebut dan mendukung advokasi yang dilakukan.

“Yang harus kita kawal, yang harus kita advokasi, yang harus kita ramaikan,” ujarnya.

“Karena itu, pengawalan terhadap gugatan ini perlu disertai perhatian pada kebutuhan korban di lapangan. Yang kita perjuangkan adalah tanggung jawab pemerintah yang bisa dirasakan masyarakat dan kemajuan penanganan yang dapat diperiksa bersama.”

Bagi Munawar, pengawalan masyarakat terhadap proses hukum tersebut berkaitan dengan tuntutan agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya. Ia menegaskan bahwa perhatian itu mencakup penanganan banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera.

“Biar Pemerintah Indonesia betul-betul bertanggung jawab terhadap banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera,” kata Munawar. [Red]