Diskusi Anies Baswedan: Anomali Politik Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mengingat kembali pada tanggal 2 Desember 2022 yang lalu Anies Rasyid Baswedan yang dicanangkan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem yang punya suara deparlemen 10,26% berkunjung ke Aceh. 

Dalam kanal Youtube Philo Sufi yang dikutip Dialeksis.com pada Senin (5/12/2022) dijelaskan bahwa Aceh adalah anomali bagi politik Indonesia. Siapa pun yang menang Pilpres di Aceh pasti kalah di nasional dan itu sudah dibuktikan di dua Pilpres 2014 dan 2019. 

Di mana 2014 Jokowi kalah di Aceh dan Prabowo menang di Aceh dengan selisih suara 8%. Sementara itu, tahun 2019 Prabowo menang di Aceh dengan 2 juta suara selisih dengan Jokowi hanya 400 ribu suara saja, ini selisih sangat jauh sekali.

Lanjutnya, Prabowo menang di Aceh namun kalah di nasional, sementara Jokowi kalah di Aceh namun menang di nasional. Apakah Anies menjemput kekalahan?

Itu dibuktikan dengan tampilan Anies Baswedan yang religius, smart, punya visi yang sangat besar, dan dekat sekali dengan orang Aceh. Andai Anies kalah di nasional, namun jika menang di keduanya sangat sulit dilakukan.


"Publik Aceh harus cerdas melihat fenomena ini, artinya publik Aceh harus memakai filsafat kritis untuk melihat ini," ucapnya.

Apa di belakang figur Anies itu? kekuatan apa yang bermain di belakang Anies itu? bicara tentang kepentingan politik itu pastinya bicara tentang ekonomi, bukan soal agama lagi.

Persoalan agama itu selesai di Aceh, namun perkara kesejahteraan belum selesai. Sebenarnya publik Aceh harus beranjak dari balutan politik identitas kepada politik kesejahteraan.

Siapa pun yang jadi presiden nantinya, orang Aceh itu wajib sejahtera. Namun dapat dilihat dari pasca dua kali Pilpres, kondisi Aceh masih tetap seperti ini. Seharusnya ini ada keterkaitan pemerintah pusat dalam menerapkan segala kebijakannya di Aceh.

Demikian juga posisi pemerintahan Aceh dengan konteks lokal Aceh, tidak bisa juga bahwa pemerintah pusat sudah memberikan segalanya pada Aceh tetapi Aceh tidak mampu mengelolanya, itu negara melepaskan tanggung jawab.

"Kalau bicara soal suara hanya 3 juta sekian suara saja, total suara Aceh masih kalah di tiga kabupaten Provinsi Jawa Timur, itu masih lebih suara mereka daripada Aceh," ujarnya.


Ia juga menambahkan, deal politik bagi orang Aceh bukan suara tapi stabilitas, keamanan, dan juga relasi warga negara. Aceh adalah salah satu provinsi yang sesekali ingin menjadi negara, apabila kekhususannya yang coba diwujudkan oleh terutama oleh Jakarta.

Bagian inilah yang harus dimainkan oleh orang Aceh dalam melihat peta Pilpres ke depan.

"Jangan selalu terpesona dengan mantan-mantan agama karena semua itu kosong," tegasnya.

"Kepentingan ekonomilah yang bekerja di balik itu semua, ini adalah sebuat konteks untuk melakukan perubahan di 2024 mendatang bagi masyarakat Aceh," tutupnya. [Au]

Share berita ini

dialeksis.com