DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persoalan kemiskinan di Aceh bukanlah persoalan baru, namun menjadi daerah termiskin di sumatera berulang kali menjadi momok yang membuat Aceh seakan menjadi daerah miskin di lumbung Padi.

Hal tersebut menjadi persoalan yang harus dituntaskan oleh Pj Gubernur Aceh dengan segenap kebijaksanaan yang diharapkan mampu menghadirkan terobosan berani. 

Salah satu persoalan yang mesti dibenahi sehingga menjadi lokomotif pemerintah Aceh dalam membangun ekonomi rakyatnya adalah persoalan Bank Aceh Syariah (BAS).

“Kita melihat BAS dengan kucuran dana yang besar dari pemerintah masih belum bisa melakukan terobosan signifikan untuk membantu perekonomian Aceh. Bank Plat merah itu terkesan masih terpaku pada sektor konsumtif yang hanya bisa menjerat kalangan ASN dengan kreditnya, sementara sangat minim membantu pembiayaan usaha masyarakat kecil menengah,” ujar Kabid Advokasi Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Aceh, Akmilul Fazlan dalam keterangan rilisnya, Kamis (6/10/2022). 

Lanjutnya mengatakan, dalam hal ini KAMI Aceh melihat kinerja Komisaris untuk mengawasi manajemen, dikarenakan komisaris yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya bukan berdasarkan kapasitas dan profesionalitas.

Menurut KAMI, jika peranan BAS tidak mampu dioptimalkan maka kinerja Pj Gubernur dengan semangat juangnya untuk membebaskan Aceh dari belenggu kemiskinan akan lebih sulit dilakukan. 

Oleh karena itu, diperlukan keberanian Pj Gubernur untuk merombak terlebih dahulu sistem yang telah berjalan dengan fungsi pengawasan yang telah lama semrawut.

“Kinerja komisaris BAS yang dinilai tak mampu mengawasi bank dan mendorong hadirnya terobosan-terobosan menjadi salah satu persoalan mendasar, dimana BAS selama ini terlihat lebih memilih ternak uang di bank-bank lain ketimbang menyalurkan kepada umkm dalam bentuk pembiayaan mikro, kecil dan menengah,” sebutnya. 

Fazlan mengatakan, masyarakat bertanya-tanya apa peran dan fungsi komisaris BAS, apakah hanya menerima gaji dan fasilitas saja. 

“Pasalnya tak ada kebijakan dan peran berarti yang ditunjukkan. Disini Pj Gubernur kita harapkan dapat lebih bijak dan teliti. Ganti komisaris yang mumpuni memiliki kapasitas dan track record baik, benar-benar harus dari kalangan profesional serta memiliki komitmen tinggi untuk memajukan bank milik masyarakat Aceh ini. Karena sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya, jika tidak maka akan menghadirkan petaka dan akan kurang dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. []