DIALEKSIS.COM | Aceh - Pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh mendapat sorotan. Pemerintah Aceh telah berulang kali menyampaikan sejumlah masukan kepada Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, namun sebagian usulan tersebut dinilai belum mendapatkan respons yang memadai.

Informasi tersebut disampaikan sumber internal Pemerintah Aceh kepada Dialeksis.com, Senin (5/10/2026). Sumber tersebut menilai persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu segera dibenahi agar penanganan bencana Aceh tidak berjalan lamban, terutama menjelang periode hujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Menurut sumber yang enggan jati dirinya disebutkan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh dalam berbagai rapat telah menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan rehab-rekon.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai dan kebutuhan alat berat untuk mengantisipasi potensi banjir.

"Sebentar lagi menghadapi hujan besar di Aceh. Sudah Oktober, November, Desember. Wagub sudah memberikan masukan kepada Kaposko pusat, termasuk kepada Pak Irjen Wahyu Bimandoro, agar diberikan alat berat untuk setiap kabupaten/kota, terutama untuk pengerukan sungai," ujar sumber.

Namun, hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Aceh.

Sumber itu menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena Aceh memasuki periode yang rawan terhadap hujan dengan intensitas tinggi.

"Sudah berulang kali disampaikan. Jangan nanti ketika banjir kembali terjadi, pemerintah daerah yang disalahkan," katanya.

Selain persoalan respons terhadap masukan pemerintah daerah, keberadaan Kaposko Wilayah Satgas PRR Aceh juga dipertanyakan.

Sumber internal Pemerintah Aceh mengharapkan, pejabat yang ditugaskan mengawal penanganan rehab-rekon di Aceh seharusnya lebih banyak berada di lapangan. Hal itu untuk memastikan kebutuhan daerah dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Kalau memang ditugaskan sebagai Kaposko untuk Aceh, seharusnya standby di Aceh. Harus mengelilingi daerah, melihat apa yang menjadi kekurangan dan kemudian melaporkannya," ujarnya.

Ia menilai tugas Kaposko tidak sebatas mendampingi pejabat pemerintah pusat ketika melakukan kunjungan ke Aceh.

Menurutnya, keberadaan pejabat penghubung di daerah justru dibutuhkan ketika pejabat pusat telah kembali ke Jakarta, sehingga komunikasi dan koordinasi tetap berjalan.

"Jangan hanya ketika Mendagri datang kemudian ada di Aceh. Setelah Mendagri kembali ke Jakarta, Kaposko juga ikut kembali. Seharusnya tetap standby di sini untuk mendampingi proses pemulihan," katanya.

Sorotan lainnya berkaitan dengan transparansi anggaran penanganan bencana yang disebut mencapai sekitar Rp24 triliun.

Pemerintah Aceh, kata sumber tersebut, telah meminta agar penggunaan anggaran penanganan bencana dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Masukan yang lain juga disampaikan Wagub dalam rapat agar pemerintah pusat transparan terhadap anggaran Rp24 triliun itu, supaya rakyat tahu penggunaannya," ujarnya.

Ia mempertanyakan sejumlah program pemerintah pusat yang sebelumnya disebut akan mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana.

"Mana sekarang program-program yang katanya akan ada anggarannya? Mana yang sampai sekarang belum selesai? Apa yang dikawal Kaposko?" katanya.

Menurutnya, transparansi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran bencana telah digunakan dan program apa saja yang sudah direalisasikan.

Sumber tersebut juga menyinggung pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah, termasuk proses rehabilitasi jalan pascabencana.

Ia memberikan contoh pekerjaan jalan dari kawasan Sawang menuju titik tertentu yang disebut telah mencapai progres fisik sekitar 60 persen, tetapi pencairan anggarannya baru sekitar 20 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran.

"Yang harus dipikirkan adalah progres lapangan sudah berapa, bukan hanya progres penarikan anggaran," katanya.

Ia menyebut kontraktor justru sedang mengejar penyelesaian pekerjaan sebelum memasuki musim hujan.

"Kontraktor mengatakan mereka masih sanggup menyelesaikan 100 persen dan setelah itu mengajukan penarikan. Mereka mengejar waktu karena sebentar lagi hujan," ujarnya.

Menurut sumber, salah satu pekerjaan dengan nilai paket sekitar Rp20 miliar dikebut oleh rekanan, agar dapat diselesaikan sebelum kondisi cuaca semakin buruk.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat realisasi fisik dan kondisi lapangan secara proporsional, bukan semata-mata menjadikan penyerapan anggaran sebagai ukuran keberhasilan.

Sumber internal Pemerintah Aceh juga mempertanyakan pola pembagian tanggung jawab dalam penanganan bencana.

Ia menegaskan, apabila bencana Aceh telah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka penanganannya juga harus menunjukkan pendekatan nasional.

"Kalau ini bencana nasional, tangani secara nasional. Jangan kemudian beban penanganannya kembali terlalu besar kepada daerah," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga memiliki agenda pembangunan yang harus dijalankan. Namun, ketika sebagian besar sumber daya daerah harus dialihkan untuk penanganan bencana, maka diperlukan dukungan pusat yang kuat dan terkoordinasi.

"Jangan bebankan semuanya kepada daerah. Uang daerah seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, tetapi sekarang harus dialokasikan untuk penanganan bencana," ujarnya.

Persoalan lainya, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan menjadi salah satu poin yang paling ditekankan.

Menurut sumber tersebut, Wakil Gubernur Aceh telah memberikan peringatan sejak beberapa bulan sebelumnya agar persoalan pendangkalan sungai segera ditangani.

"Sejak Juli sudah disampaikan kepada Satgas agar segera menangani masalah pendangkalan sungai karena Aceh setiap Oktober, November dan Desember masuk musim hujan," katanya.

Ia meminta pemerintah pusat dan Satgas PRR tidak menunggu sampai banjir terjadi baru kemudian melakukan penanganan.

Terlebih, informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

"BMKG sudah memberikan peringatan. Jangan ketika banjir terjadi kemudian pemerintah daerah yang disalahkan," ujarnya.

Sumber tersebut berharap polemik antara pemerintah pusat dan daerah tidak justru mengganggu proses pemulihan Aceh.

Menurutnya, persoalan utama yang harus dikedepankan saat ini adalah keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.

"Ini bencana nasional. Jangan mencari siapa yang paling berjasa. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana rakyat Aceh bisa segera pulih," katanya.

Ia juga meminta agar koordinasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat diperkuat, termasuk memastikan setiap masukan dari daerah benar-benar dibahas dan ditindaklanjuti.

"Jangan sampai ketika pemerintah daerah bagus kemudian pihak lain mengklaim sebagai pahlawan. Yang penting adalah pekerjaan selesai dan masyarakat merasakan manfaatnya," ujarnya.

Sumber tersebut menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh hubungan Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap mekanisme penanganan bencana.

"Kalau ada kekurangan, mari diperbaiki. Jangan saling mengadu domba. Semua pihak harus bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Dialeksis.com yang sudah meminta konfirmasi kepada Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, namun belum mendapat jawaban terkait berbagai tudingan dan kritik tersebut.

Konfirmasi dan tanggapan dari Safrizal penting untuk memastikan keberimbangan informasi, terutama mengenai keberadaan Kaposko di Aceh. Tindak lanjut usulan Pemerintah Aceh terkait alat berat, pengerukan sungai, koordinasi rehab-rekon, serta mekanisme pengawalan anggaran penanganan bencana.