DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), mencetak sejarah dengan meraih status Terakreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Capaian ini menjadikan Ilmu Pemerintahan sebagai program studi pertama di lingkungan FISIP USK yang menyandang predikat Unggul.

Catatan sejarah itu terbilang istimewa mengingat usia program studi yang relatif muda. FISIP USK berdiri sejak 2007, sedangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan baru dibuka pada 2014. Dalam rentang sekitar 12 tahun, Ilmu Pemerintahan justru menjadi pembuka jalan bagi FISIP USK, mendahului sejumlah program studi yang lebih dahulu berdiri.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Eksekutif LAMSPAK Nomor 292/AK.03.05/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Sertifikat akreditasi bernomor 292/DL.03.05/2026 mencantumkan masa berlaku sejak 2 Desember 2025 hingga 2 Desember 2030.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP USK, Wais Alqarni, S.IP., M.A., menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur. Ia menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama dan tidak terlepas dari dukungan banyak pihak.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USK, Bapak Rektor beserta jajaran Wakil Rektor, Dekan FISIP beserta jajaran Wakil Dekan, Kepala Tata Usaha (KTU) dan para Kepala Subbagian, para SJMF dan SP4 Fakultas, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) USK, ICT USK, Perpustakaan USK, dan USK Press. Kami juga berterima kasih kepada para mitra strategis, dosen dan tenaga kependidikan Ilmu Pemerintahan, mahasiswa dan alumni, serta seluruh sivitas akademika FISIP USK,” ujar Wais kepada Dialeksis saat dihubungi, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, sebagai program studi yang tergolong muda, capaian ini membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk meraih mutu terbaik, selama ada komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh unsur kampus. Namun, ia menegaskan bahwa pengakuan itu juga membawa tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan dan memperkuat kontribusi kampus bagi masyarakat.

“Akreditasi Unggul adalah amanah untuk menjaga mutu setiap hari. Mahasiswa perlu mendapatkan proses belajar yang membentuk cara berpikir kritis, integritas, dan kemampuan memahami persoalan pemerintahan secara utuh,” katanya.

Wais menilai pendidikan Ilmu Pemerintahan perlu terus merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Persoalan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, hingga pemanfaatan teknologi membutuhkan lulusan yang mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan kenyataan di lapangan. 

Dalam konteks Aceh, ia berharap pengembangan keilmuan semakin dekat dengan kebutuhan daerah. Hal itu mencakup penguatan pemerintahan gampong, peningkatan kualitas kebijakan, serta keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Kami ingin mahasiswa mampu membaca masalah berdasarkan data, memahami kebutuhan warga, dan menawarkan penyelesaian yang masuk akal. Keilmuan yang mereka pelajari harus berguna ketika berhadapan dengan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Bagi mahasiswa, Wais berharap capaian ini menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi. Ia mengingatkan, kualitas lulusan juga dibentuk oleh kesungguhan belajar, etika, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.

“Harapan kami, mahasiswa menjadikan capaian ini sebagai penyemangat untuk berkembang. Pada saat yang sama, kami di program studi harus terus terbuka terhadap evaluasi agar kualitas pendidikan semakin baik,” tuturnya.

Wais berharap dukungan seluruh sivitas akademika dan alumni terus terjaga, sehingga sejarah yang telah dicetak ini menjadi pijakan untuk memperkuat pendidikan Ilmu Pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan Aceh dan Indonesia. [arn]