DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai rekonstruksi pascabencana ekologis di Aceh tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. 

Pemerintah juga harus memprioritaskan pemulihan ekosistem, terutama kawasan hulu, hutan, dan daerah aliran sungai (DAS), guna mencegah bencana serupa kembali terjadi.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh, Ahmad Shalihin atau yang akrab disapa Om Sol, mengatakan kerusakan ekosistem dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi persoalan penting yang harus dijawab dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurutnya, pembangunan kembali sawah, sekolah, jembatan, dan jalan memang diperlukan. 

Namun, tanpa pemulihan ekologis, pembangunan tersebut berisiko tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang menyebabkan kerentanan wilayah terhadap bencana.

“Rekonstruksi itu bukan hanya membangun kembali sawah, sekolah, jembatan, dan jalan yang rusak. Ada hal lain yang juga penting, yaitu rekonstruksi ekologis. Pemerintah harus memastikan kawasan hulu, kawasan hutan, dan sempadan sungai dipulihkan,” ujar Om Sol dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026) yang dihadiri jurnalis dialeksis.

Ia juga menekankan pentingnya penertiban aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi bagian dari agenda pemulihan agar kerusakan ekosistem tidak terus berulang.

Om Sol turut mengkritisi pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang dinilainya terlambat. Ia menyebut pembentukan satgas pada Agustus 2026 menunjukkan adanya jeda waktu cukup panjang sejak bencana terjadi.

Selain persoalan waktu, WALHI Aceh juga menyoroti komposisi kelembagaan dalam satgas tersebut. Dari 12 kementerian yang terlibat, menurutnya, Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup tidak masuk dalam struktur yang dibentuk.

Padahal, kedua kementerian tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pemulihan kawasan hutan dan lingkungan yang terdampak bencana.

“Dari sisi waktu, pembentukannya terlalu lama. Kemudian dari sisi komposisi, ada kementerian penting yang tidak dilibatkan. Padahal, kementerian yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup seharusnya menjadi bagian penting dalam proses rekonstruksi ini,” katanya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Satgas PRR karena ketuanya masih memiliki tanggung jawab lain sebagai aparatur sipil negara. Menurutnya, penanganan bencana berskala besar membutuhkan kepemimpinan yang dapat berkonsentrasi penuh terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

WALHI Aceh menilai sejumlah persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana belum sepenuhnya menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian utama dari kebijakan pemerintah.

Om Sol menilai persoalan tersebut berawal dari cara pemerintah memandang bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyayangkan bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga menurutnya diperlukan evaluasi terhadap pendekatan dan koordinasi penanganannya.

Ia juga mengkritik laporan perkembangan penanganan bencana yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, laporan tersebut tidak boleh diterima begitu saja tanpa verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan di lapangan.

WALHI Aceh berharap momentum satu tahun bencana ekologis menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Laporan-laporan yang disampaikan oleh Satgas PRR tidak boleh hanya diterima begitu saja. Pemerintah harus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk bagaimana kerusakan ekosistem dan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi,” tutupnya. [nh]