Aceh Peroleh Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2026, NPK Bertambah 30 Ribu Ton

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh memperoleh tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 12.217 ton untuk tahun anggaran 2026. Dengan penambahan tersebut, total alokasi pupuk bersubsidi di Aceh meningkat dari sebelumnya 244.798 ton menjadi 257.015 ton.

Tambahan alokasi ini merupakan hasil usulan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani sekaligus mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh.

Kepastian penambahan alokasi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 375/Kpts./RC.210/B/11/2026 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan pada 16 November 2026.

Dalam keputusan tersebut, realokasi dilakukan dengan mempertimbangkan serapan pupuk hingga 15 November 2026, penyesuaian kebutuhan di daerah, serta tingginya permintaan tambahan pupuk NPK dari berbagai wilayah.

Berdasarkan keputusan itu, penambahan alokasi terbesar diberikan untuk pupuk NPK, yakni sebanyak 30.000 ton. Sementara itu, alokasi pupuk organik mengalami pengurangan sebanyak 23.000 ton sebagai bagian dari penyesuaian melalui mekanisme realokasi.

Secara terperinci, perubahan alokasi pupuk bersubsidi untuk Aceh meliputi Urea dari 109.023 ton menjadi 114.023 ton atau bertambah 5.000 ton. NPK meningkat dari 96.564 ton menjadi 126.564 ton atau bertambah 30.000 ton.

Selanjutnya, NPK Formula Khusus naik dari 2.312 ton menjadi 2.528 ton atau bertambah 216 ton. Pupuk organik berkurang dari 36.622 ton menjadi 13.622 ton, sedangkan ZA meningkat dari 277 ton menjadi 278 ton.

Distanbun Aceh Segera Terbitkan Realokasi Kabupaten/Kota

Plt Kadistanbun Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, mengatakan, tambahan alokasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan sarana produksi petani terpenuhi, terutama bagi komoditas yang masuk dalam program pupuk bersubsidi.

Menurut dia, penambahan alokasi bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan petani memperoleh dukungan sarana produksi yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

“Tambahan alokasi ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pupuk bagi petani Aceh. Kami terus berupaya agar kebutuhan pupuk dapat terpenuhi dan penyalurannya berjalan lebih efektif,” ujar Azanuddin, Kamis (19/11/2026).

Sebagai tindak lanjut keputusan Kementerian Pertanian, Distanbun Aceh juga telah menerbitkan realokasi pupuk bersubsidi kelima untuk seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanbun Aceh, Reyna Listiani, mengatakan keputusan realokasi tersebut telah ditandatangani pada 18 November 2026, atau dua hari setelah keputusan Menteri Pertanian ditetapkan.

“SK realokasi sudah kami kirimkan kepada seluruh kabupaten dan kota melalui grup WhatsApp pupuk Aceh. Kami bergerak cepat menindaklanjuti keputusan Kementerian Pertanian agar penyesuaian alokasi bisa segera dilaksanakan di daerah,” kata Reyna saat dihubungi secara terpisah.

Ia mengatakan, percepatan penerbitan keputusan tersebut diperlukan agar tambahan alokasi dapat segera ditindaklanjuti dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di masing-masing daerah.

Petani Diminta Menebus Pupuk Sesuai HET

Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga mengingatkan pentingnya pengawasan harga penebusan pupuk bersubsidi. Petani penerima manfaat diminta memastikan harga yang dibayarkan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Adapun HET pupuk bersubsidi yang berlaku, yakni Urea Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, NPK Formula Khusus Rp2.640 per kilogram, pupuk organik Rp640 per kilogram, dan ZA Rp1.360 per kilogram.

Dengan ketentuan tersebut, harga pupuk Urea untuk kemasan 50 kilogram paling tinggi Rp90.000, sedangkan NPK Rp92.000 per kemasan 50 kilogram.

Azanuddin menegaskan, petani tidak perlu membayar lebih dari HET. Apabila menemukan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga yang ditetapkan, petani dapat melaporkannya kepada petugas atau instansi pengawasan terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga terus mendorong penyaluran pupuk bersubsidi agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai harga yang ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, Azanuddin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhullah, dan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik atas dukungan dan arahan dalam upaya memperjuangkan tambahan alokasi pupuk bagi petani.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Direktur Pupuk Ditjen PSP beserta jajaran atas dukungan terhadap kebutuhan pupuk di Aceh.

Azanuddin berharap PT Pupuk Indonesia dapat segera merespons penambahan alokasi tersebut sehingga ketersediaan pupuk di tingkat petani dapat terjaga.

Dengan tambahan alokasi dan percepatan realokasi ke kabupaten/kota, Pemerintah Aceh berharap kebutuhan pupuk bersubsidi semakin terpenuhi. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan di Aceh. [*]

Share berita ini

dialeksis.com