DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bintang mercy dengan warna khasnya biru, kini lagi menghangatkan Aceh. Siapa yang akan memimpin partai besutan SBY pada tahun 2001 ini menjadi perhatian publik. Apakah Demokrat akan dipimpin oleh kader militan atau pendatang baru?

Musyawarah Daerah Partai Demokrat Aceh mulai menyita perhatian. Munculnya nama Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, sebagai calon kuat Ketua DPD Partai Demokrat Aceh memantik perdebatan, baik di kalangan internal maupun ruang publik.

Menarik untuk disimak. Dibalik klaim dukungan mayoritas Dewan Pimpinan Cabang, tersimpan kalkulasi politik yang tidak sederhana. Demokrat Aceh kini berada di persimpangan. Memilih jalan pragmatis dan  oportunis dengan menyerahkan kepemimpinan kepada figur kepala daerah yang relatif baru bergabung, atau mempertahankan tradisi kaderisasi yang telah dibangun bertahun-tahun.

Pilihan tersebut tentu tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah surat dukungan. Musda seharusnya menjadi ruang untuk menakar visi, kapasitas konsolidasi, rekam jejak, loyalitas, serta kemampuan calon dalam menjaga marwah organisasi dan nilai nilai etika berdemokrasi berpartai.

Dalam hitung-hitungan keuntungan, kemenangan Sayuti pada Pilkada Lhokseumawe menjadi modal politik yang sulit diabaikan. Sebagai kepala daerah aktif, ia mempunyai jaringan politik, komunikasi dengan elite nasional, serta kemampuan membangun koalisi lintas partai.

Pengalaman memenangkan pilkada juga menunjukkan bahwa Sayuti memiliki kecakapan elektoral. Kemampuan tersebut dapat menjadi aset bagi Demokrat untuk memperluas basis dukungan, memperkuat struktur, dan meningkatkan daya tawar politik menjelang agenda elektoral berikutnya.

Namun, keuntungan pragmatis itu harus ditimbang, dianalisa dengan sejumlah risiko organisasional.

Pertama, penempatan figur yang relatif baru bergabung pada posisi tertinggi dapat menurunkan motivasi kader lama. Mereka yang telah bertahun-tahun membesarkan partai bisa merasa bahwa loyalitas, pengabdian, dan proses kaderisasi tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepemimpinan. Demokrat haruslah berpegang pada hak - hak kader yang berkorban dan jelas kontribusinya kepada partai ketimbang main comot menafikan proses kaderisasi.

Apabila persepsi tersebut tumbuh, Demokrat berisiko kehilangan kepercayaan dari kadernya sendiri, bahkan melemahkan partai itu sendiri. Partai dapat dipandang bukan lagi sebagai tempat menumbuhkan pemimpin, melainkan kendaraan politik yang dapat dikendalikan oleh figur yang memiliki jabatan dan kekuasaan.

Kedua, beban ganda sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Ketua DPD Demokrat Aceh patut diperhitungkan secara serius. Memimpin pemerintahan kota membutuhkan perhatian penuh. Pada saat yang sama, memimpin partai tingkat provinsi menuntut konsolidasi di 23 kabupaten dan kota.

Tanpa pembagian waktu dan kewenangan yang jelas, salah satu tanggung jawab berpotensi tidak berjalan maksimal. Konflik kepentingan juga dapat muncul ketika kepentingan pemerintahan daerah bersinggungan dengan agenda politik partai.

Ketiga, risiko terbesar justru tidak selalu terlihat dalam bentuk penolakan terbuka. Kekecewaan kader dapat berubah menjadi apatisme. Mereka mungkin tetap berada di dalam struktur, tetapi tidak lagi bekerja maksimal, berhenti melakukan kaderisasi, dan kehilangan semangat untuk memenangkan partai.

Apatisme semacam ini jauh lebih berbahaya daripada perbedaan pendapat dalam Musda. Ia bekerja secara perlahan, melemahkan mesin partai dari dalam, dan baru terasa ketika Demokrat menghadapi pemilu.

Partai yang terlalu bergantung pada seorang kepala daerah juga memiliki kerentanan. Kekuatan politik yang melekat pada jabatan tidak bersifat permanen. Ketika masa jabatan berakhir atau peta koalisi berubah, jaringan kekuasaan yang selama ini menopang partai dapat ikut menyusut.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah Sayuti Abubakar layak atau tidak layak memimpin Demokrat Aceh. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proses pemilihannya mampu menjaga keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap kaderisasi.

Sayuti juga perlu menjawab keraguan publik dan internal partai dengan menawarkan gagasan yang konkret. Dukungan DPC harus diterjemahkan menjadi program konsolidasi, regenerasi kepemimpinan, penguatan struktur, serta target elektoral yang terukur. Tanpa itu, dukungan hanya akan menjadi angka yang kehilangan makna politik.

Musda Demokrat Aceh bukan sekadar arena menghitung surat dukungan. Musda merupakan ujian bagi kedewasaan organisasi dalam menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan sesaat.

Jalan pragmatis memang kerap terlihat lebih cepat dan menjanjikan. Namun, partai yang besar tidak hanya dibangun melalui kedekatan dengan kekuasaan. Ia tumbuh melalui kaderisasi, loyalitas, meritokrasi, serta keyakinan bahwa setiap kader memiliki kesempatan yang adil untuk memimpin.

Demokrat Aceh harus memastikan siapa pun yang terpilih bukan hanya mampu membawa akses kekuasaan, tetapi juga sanggup merawat rumah besar partai. Sebab kemenangan sesaat dapat diraih melalui figur, tetapi keberlangsungan partai hanya dapat dijaga oleh sistem yang sehat.

Bagaimana bintang mercy? Demokrat di Aceh pernah mengukir sejarah kejayaan. Apakah Serambi Mekkah akan dipimpin oleh kader partai yang sudah teruji, atau justru pendatang baru. Karena pilihan akan menentukan masa depan.