DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ada satu kalimat yang segera dipilih Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto setelah menerima tongkat komando tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia: polisi mesti kembali dekat dengan masyarakat.

“Sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat,” kata Suyudi selepas dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Kalimat itu seperti memberi petunjuk ke mana polisi lulusan Akademi Kepolisian 1994 tersebut hendak membawa institusi yang kini dipimpinnya.

Presiden Prabowo melantik Suyudi sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Pada saat bersamaan, Komjen Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri melalui Keppres Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Sehari sebelumnya, nama Suyudi mungkin lebih lekat dengan Badan Narkotika Nasional. Namun jika riwayat kariernya dibentangkan, jalannya menuju kursi Kapolri sesungguhnya merupakan perjalanan panjang dari lorong-lorong reserse, kepolisian kewilayahan, Bareskrim, hingga BNN.

Ia bukan perwira yang mendadak muncul menjelang pergantian pimpinan Polri.

Suyudi adalah polisi yang sebagian besar kariernya tumbuh dari dunia penyidikan.

Ditempa dari Lapangan

Salah satu bagian awal perjalanan Suyudi yang jarang muncul dalam profil singkatnya adalah penugasannya di lingkungan Brigade Mobil.

ANTARA mencatat, setelah lulus Akpol 1994, Suyudi pernah menjadi perwira pertama di Pusat Brimob pada 1995 dan bertugas sebagai komandan peleton pada tahun berikutnya. Baru kemudian jalur kariernya semakin kuat mengarah pada reserse.

Ia pernah menjadi Kanit II Resmob Polda Metro Jaya. Selepas itu namanya berpindah dari satu unit penyidikan ke unit lain: Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Tangerang Kota, Jakarta Barat, Kanit Resmob Bareskrim hingga Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 2011.

Pengalaman itu menarik karena Suyudi mengenal organisasi kepolisian bukan hanya dari ruang pimpinan. Ia pernah berada di level kapolsek, memimpin satuan reserse, menjadi kapolres, direktur reserse, hingga masuk ke lingkaran Bareskrim.

Ia pernah memimpin Polsek Pasar Minggu, Tanah Abang dan Penjaringan. Karier kewilayahannya kemudian berlanjut sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Pada 2019, ia dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setahun kemudian Suyudi masuk ke dua bidang yang semakin menentukan wajah kriminalitas modern: tindak pidana ekonomi khusus dan kejahatan siber. Ia pernah menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus serta Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Itulah salah satu sisi Suyudi yang patut dicatat. Ia memiliki pengalaman menangani kejahatan konvensional melalui Resmob dan Jatanras, tetapi juga bersentuhan dengan kriminalitas ekonomi dan dunia digital ketika berada di Bareskrim.

Pada 2023, ia dipercaya menjadi Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian Suyudi mendapatkan bintang dua setelah ditunjuk menjadi Kapolda Banten.

Polisi “HEBAT” dan Jejak Humanis

Ketika memimpin Polda Banten, Suyudi memperkenalkan frasa yang sederhana, tetapi menggambarkan gaya kepolisian yang ingin dibangunnya.

HEBAT. Akronim itu berarti Humanis, Eksis, Bermanfaat, Antisipatif, dan Tegas.

Dalam commander wish kepada jajaran Polda Banten pada Agustus 2024, Suyudi menjelaskan polisi yang “hebat” baginya adalah sosok yang dapat diandalkan, menjadi teladan, dan dapat menjadi sandaran masyarakat.

Menariknya, kata “humanis” ditempatkannya di urutan pertama, sedangkan “tegas” berada di ujung.

Jejak pendekatan itu kemudian muncul kembali dalam penugasannya di BNN.

Di lembaga pemberantasan narkotika tersebut, pendekatan yang digaungkan bukan semata-mata menangkap pengedar. BNN di bawah kepemimpinannya membawa slogan “War on Drugs for Humanity”: tegas kepada jaringan peredaran narkotika, tetapi membuka ruang rehabilitasi dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, ada garis yang relatif konsisten dari Banten ke BNN: penegakan hukum berjalan, tetapi dimensi kemanusiaan tidak ditinggalkan.

Dari Menangkap hingga Mencegah

Salah satu peristiwa menonjol selama Suyudi memimpin BNN adalah penangkapan Dewi Astutik alias Mami, buronan internasional yang disebut sebagai aktor intelektual jaringan penyelundupan dua ton sabu dari kawasan Golden Triangle.

BNN menyebut penangkapan Dewi di Sihanoukville, Kamboja, pada Desember 2025 sebagai hasil operasi lintas negara bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, BAIS TNI dan Bea Cukai.

Operasi tersebut dilakukan setelah Suyudi sekitar sebulan sebelumnya memerintahkan pembentukan tim khusus untuk mengejar buronan itu.

Namun Suyudi tampaknya tidak ingin persoalan narkotika berhenti pada operasi penangkapan.

Program yang justru menjadi salah satu identitas kepemimpinannya di BNN adalah ANANDA BERSINAR -- Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika.

Pendekatannya bergeser ke hulu: keluarga, sekolah, anak dan remaja.

Pada Mei 2026, misalnya, sebanyak 3.717 siswa dan guru dari 833 SMA, SMK, MA dan Sekolah Rakyat di DKI Jakarta dikukuhkan sebagai “Sobat Ananda Bersinar”. Mereka diarahkan menjadi peer educator dan agen perubahan untuk pencegahan narkotika di lingkungan sekolah.

BNN menggambarkan program tersebut sebagai pendekatan preventif, edukatif dan humanis dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga ruang digital.

Upaya itu kemudian memperoleh pengakuan. Pada September 2026, Suyudi menerima penghargaan Tokoh Anti Narkoba 2026 dalam Appreciation Night PT Kabar Grup Indonesia. Program ANANDA BERSINAR menjadi salah satu inisiatif yang disebut dalam pemberian penghargaan tersebut.

Angka di Balik BNN

Dalam evaluasi kinerja 2025 yang dipaparkan Suyudi kepada Komisi III DPR pada Februari 2026, BNN mencatat 773 perkara narkotika dengan 1.214 tersangka. Barang bukti yang disita sepanjang tahun itu antara lain sekitar 4,01 ton sabu dan 2,19 ton ganja. Enam kasus pencucian uang terkait narkotika juga diungkap dengan nilai aset yang disita Rp144,19 miliar.

Capaian tahunan tersebut tentu tidak seluruhnya dapat dilekatkan secara personal kepada Suyudi karena ia baru memimpin BNN sejak 25 Agustus 2025. Namun periode kepemimpinannya mencakup sejumlah operasi penting pada bagian akhir tahun tersebut, termasuk pengejaran Dewi Astutik dan operasi pemberantasan kampung narkoba. BNN mencatat sepanjang 2025 sebanyak 16 buronan jaringan narkotika ditangkap.

Perbedaan ini penting: capaian sebuah lembaga adalah hasil kerja organisasi, bukan seorang pejabat seorang diri.

Bintang Bhayangkara dan Doktor Kehormatan

Di luar perjalanan jabatan, ada dua penghargaan yang menonjol dalam setahun terakhir sebelum Suyudi menjadi Kapolri.

Pada 11 November 2025, ia menerima Bintang Bhayangkara Pratama, tanda kehormatan yang diberikan atas jasa serta pengabdian luar biasa kepada institusi Polri, bangsa dan negara.

Kemudian pada 31 Januari 2026, Universitas Tarumanagara menganugerahkan kepadanya gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Hukum.

Untar menyebut penganugerahan tersebut sebagai pengakuan akademik terhadap kontribusi Suyudi dalam penguatan kebijakan, penegakan hukum, dan pemberantasan narkotika yang berkaitan dengan keamanan nasional serta pembangunan hukum.

Gelar itu merupakan doktor kehormatan, bukan pendidikan doktor reguler -- detail yang kerap hilang ketika nama lengkapnya ditulis dengan gelar “Dr.”

Sebelumnya, Suyudi menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 dan Sespimti Polri pada 2018.

Dari Reserse Menuju “Polisi Bersama Masyarakat”

Menariknya, setelah puluhan tahun besar di dunia reserse, visi yang dibawa Suyudi ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR bukan slogan yang terdengar represif.

Ia memilih “Polri Bersama Masyarakat.”

Komisi III DPR menyetujuinya secara aklamasi sebelum pengangkatannya disahkan dalam rapat paripurna.

Suyudi juga menyampaikan bahwa kepolisian mesti menyediakan ruang bagi koreksi masyarakat. DPR mencatat komitmen tersebut sebagai salah satu bagian pemaparannya dalam proses uji kelayakan.

Seusai pelantikan, ia memperjelas prioritas awalnya: konsolidasi internal, mengevaluasi program lama, meningkatkan pelayanan publik, menjalankan penegakan hukum yang adil, dan mendekatkan polisi dengan masyarakat. Ia menyebut proses awal itu sebagai upaya untuk “belanja masalah”—memetakan persoalan sebelum menentukan prioritas pembenahan.

Pilihan kata tersebut penting.

Seorang reserse biasanya bekerja mencari pelaku. Seorang Kapolri harus bekerja jauh lebih luas: mencari masalah di dalam organisasinya sendiri, memperbaikinya, sembari menjaga rasa aman masyarakat.

Suyudi datang ke kursi Kapolri membawa pengalaman Resmob, Jatanras, kepolisian wilayah, Bareskrim, kejahatan ekonomi, siber, hingga narkotika. Tetapi ujian terbesar kepemimpinannya justru akan berada di luar daftar panjang jabatan itu.

Yakni membuktikan apakah konsep humanis, bermanfaat, tetapi tetap tegas yang pernah ia bawa di Banten dan pendekatan “War on Drugs for Humanity” di BNN dapat diterjemahkan dalam skala organisasi sebesar Polri.

Untuk sementara, arah yang ia pilih sudah dinyatakan terang: Polisi Bersama Masyarakat.

Dari lorong reserse, Suyudi kini tiba di ruang komando tertinggi Korps Bhayangkara. Di sanalah rekam jejak masa lalu berhenti menjadi biodata--dan mulai diuji menjadi kepemimpinan. [arn]