DIALEKSIS.COM | Nasional - Keberanian berbicara apa adanya di hadapan penguasa mendapat perhatian Profesor Riset dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor. Ia melihat sikap Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai harapan bagi demokrasi, ketika sebagian kalangan masyarakat sipil justru semakin larut dalam kedekatan dengan kekuasaan.

Melalui penyampaian kepada Dialeksis, (1/10/2026), Firman menyoroti sikap pemimpin pesantren tersebut, KH Hasan Abdullah Sahal. Menurutnya, Kiai Sahal memperlihatkan bahwa pandangan kritis dapat disampaikan dengan tegas sekaligus tetap menjaga kesantunan.

“Di hadapan pimpinan negara, beliau menyampaikan berbagai pandangan penuh makna secara lugas, tetapi tetap santun, bahkan penuh canda,” ungkapnya. 

Pesan yang menarik perhatiannya antara lain mengenai kecenderungan mencari muka kepada penguasa. Kiai Sahal juga menyatakan kesediaan menerima kritik dari para santri apabila kinerjanya tidak mencerminkan semangat kesetaraan.

Bagi Profesor terkenal 'humble' ini, lanjut mengungkapkan keterbukaan semacam itu mempunyai arti penting. Seorang pemimpin yang menyampaikan kritik juga bersedia membuka dirinya untuk dikritik.

Ia turut menyoroti sikap Kiai Sahal yang tetap berdiri tegak ketika menyalami Presiden dengan hangat. Gestur tersebut, dalam pembacaan Firman, menunjukkan kesejajaran antara pemimpin bangsa dan ulama.

Sikap itu terasa istimewa karena keberanian menyampaikan pandangan secara terus terang kepada penguasa, menurutnya, telah menjadi sesuatu yang semakin sulit ditemukan.

“Ini mengingat bahwa dapat bersikap dan berkata apa adanya di hadapan penguasa telah menjadi barang langka di negeri ini,” ujarnya.

Firman menghubungkan keberanian tersebut dengan tradisi pendidikan Gontor. Para santri, menurut dia, sejak dini diajarkan berpikir bebas dan mandiri. Dari kebiasaan itulah sikap kritis tumbuh.

“Sebuah prinsip yang menjadi akar bagi sikap kritis, tetapi tidak selalu berarti beroposisi dengan otoritas,” lanjut Firman.

Berpikir mandiri, dalam pandangannya, memungkinkan seseorang memeriksa kembali keadaan yang telanjur dianggap wajar. Termasuk mempertanyakan pandangan dogmatis yang belum tentu benar ataupun membawa kebaikan.

Dengan cara itu, kritik dapat mendorong perbaikan. Sesuatu yang selama ini diterima begitu saja bisa ditinjau kembali agar lebih masuk akal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Firman menilai kemampuan tersebut penting bagi kehidupan demokrasi. Sikap kritis membuka ruang bagi gagasan yang mengutamakan kepentingan bersama serta menghambat berkembangnya feodalisme dan kemapanan yang merugikan masyarakat.

Namun, ia melihat tantangan besar dalam hubungan masyarakat sipil dengan negara. Sebagian kalangan yang seharusnya menyuarakan kepentingan masyarakat justru kehilangan jarak karena terlalu dekat dengan kekuasaan.

“Akibatnya, alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, mereka akhirnya menjadi bagian dari korporatisme negara yang menomorduakan rakyat,” tegasnya.

Padahal, menurut Firman, masyarakat sipil sangat diperlukan sebagai mitra negara dalam membangun demokrasi. Peran itu menuntut kemampuan menjaga kemandirian sekaligus keberanian menyampaikan koreksi.

Di titik inilah sikap Gontor memperoleh maknanya. Firman melihat pesan dan keteladanan dari pesantren tersebut sebagai tanda bahwa kekuatan masyarakat sipil masih bertahan di tengah kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi.

Dirinya juga menegaskan bahwa Gontor tidak berdiri sendirian. Masih ada unsur masyarakat sipil maupun kekuatan politik lain yang dapat berkontribusi menjaga kehidupan politik tetap rasional dan menjunjung kesetaraan.

Kontribusi itu, menurutnya, diperlukan untuk membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih modern, berkeadilan, dan bermartabat. Harapan tersebut bertumpu pada keberanian mempertahankan kebebasan berpikir serta kesediaan mengoreksi kekuasaan.

“Selain itu, apa yang dipertunjukkan oleh Gontor membuktikan bahwa civil society belum mati,” tutup Firman Profesor yang banyak melahirkan karya.