DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Analisa Demokrasi Indonesia (ADI) melalui pengamatnya, Zulfikar Mirza, menilai bahwa wacana memilih Sayuti Abubakar sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati oleh seluruh pengambil kebijakan di internal partai.

Ketika dimintai pandangan oleh Dialeksis, Zulfikar mengatakan, apabila Sayuti Abubakar dipilih memimpin Demokrat Aceh, keputusan tersebut berpotensi dipandang sebagai kemunduran dalam penghormatan terhadap proses kaderisasi internal partai.

Menurutnya, pilihan terhadap figur yang relatif baru bergabung, sementara masih terdapat kader-kader lama yang telah melalui proses pengabdian, loyalitas, kerja politik, serta perjuangan membesarkan partai selama bertahun-tahun, dapat menimbulkan kekecewaan mendalam di tingkat akar rumput.

“Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk memperoleh jabatan. Partai adalah rumah ideologi, tempat kader ditempa, berproses, berjuang, dan membuktikan loyalitasnya. Ketika proses panjang itu tidak lagi dihargai, kader akan mempertanyakan untuk apa mereka bertahan dan berjuang dari bawah,” ujar Zulfikar.

Ia mengingatkan, kondisi tersebut berisiko melahirkan sikap apatis di kalangan kader. Para kader dapat merasa bahwa proses kaderisasi, loyalitas, prestasi, militansi, dan konsistensi dalam membesarkan partai tidak lagi menjadi ukuran utama dalam menentukan kepemimpinan.

Apabila jabatan strategis dengan mudah diberikan kepada kader pendatang tanpa mempertimbangkan perjalanan kaderisasi secara utuh, kata dia, semangat kader untuk berproses dari bawah berpotensi melemah. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan muncul anggapan bahwa loyalitas dan pengabdian panjang tidak memiliki nilai di hadapan kepentingan politik sesaat.

“Jangan sampai kader yang selama ini menjaga partai ketika berada dalam masa sulit justru merasa tersisih ketika partai mulai memiliki peluang untuk kembali bangkit. Hal seperti ini bukan hanya melukai perasaan kader, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan mereka terhadap sistem internal partai,” tegasnya.

Lebih jauh, Zulfikar menilai keputusan tersebut dapat mengganggu tatanan nilai dalam kehidupan berpartai yang seharusnya menjunjung tinggi aturan organisasi, etika, moralitas, meritokrasi, loyalitas, serta penghargaan terhadap proses kaderisasi.

Partai politik, menurutnya, tidak semestinya hanya berorientasi pada popularitas, kekuatan finansial, kedekatan kekuasaan, maupun daya tarik figur tertentu. Partai juga harus menjaga marwah institusi, konsistensi aturan, dan memastikan setiap keputusan strategis memperoleh legitimasi yang kuat dari kader.

“Partai besar dibangun oleh nilai, aturan, tradisi, dan pengorbanan banyak orang. Jangan karena kepentingan terhadap satu orang, seluruh tatanan yang telah dibangun bertahun-tahun menjadi rusak. Sekali kader kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme internal, sangat sulit mengembalikan keyakinan mereka,” katanya.

Ia menambahkan, kepemimpinan daerah bukan sekadar persoalan siapa yang paling dikenal atau siapa yang memiliki akses paling kuat ke elite pusat. Ketua DPD harus menjadi figur yang mampu menyatukan seluruh elemen partai, memahami karakter politik Aceh, diterima oleh struktur hingga akar rumput, serta memiliki jejak pengabdian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Zulfikar, pemilihan Ketua DPD Demokrat Aceh idealnya menjadi momentum konsolidasi, regenerasi, dan penguatan kelembagaan, bukan justru memunculkan fragmentasi baru. Karena itu, pimpinan pusat Partai Demokrat perlu mempertimbangkan secara matang rekam jejak, loyalitas, kapasitas kepemimpinan, penerimaan kader, pemahaman terhadap organisasi, serta komitmen setiap calon dalam membesarkan partai.

“Para pengambil kebijakan di Demokrat harus melihat persoalan ini secara jernih dan jauh ke depan. Jangan hanya mempertimbangkan keuntungan politik jangka pendek, tetapi mengorbankan soliditas partai dalam jangka panjang. Kepemimpinan yang lahir tanpa dukungan moral kader akan selalu menghadapi persoalan legitimasi,” ujarnya.

Zulfikar juga mengingatkan bahwa keputusan mengenai Ketua DPD Demokrat Aceh akan menjadi pesan politik bagi seluruh kader. Apabila proses kaderisasi dihormati, kader akan semakin yakin bahwa pengabdian mereka memiliki masa depan. Sebaliknya, apabila proses tersebut diabaikan, kader dapat kehilangan motivasi dan memilih menjauh dari aktivitas partai.

“Demokrat pernah menjadi partai besar dan memiliki sejarah politik yang kuat. Kebesaran itu tidak boleh dipertaruhkan hanya karena keputusan yang terburu-buru atau kepentingan terhadap figur tertentu. Partai harus lebih besar daripada individu, dan aturan organisasi harus lebih tinggi daripada kepentingan sesaat,” ungkapnya.

Ia berharap Ketua Umum dan jajaran DPP Partai Demokrat mendengar suara kader di Aceh serta tidak mengabaikan dinamika yang berkembang di daerah. Menurutnya, keputusan yang bijaksana bukan hanya menentukan siapa yang memimpin Demokrat Aceh, tetapi juga menentukan apakah partai tersebut mampu menjaga kehormatan kaderisasi dan mempertahankan kepercayaan kadernya.

“Jangan sampai satu keputusan justru meninggalkan luka panjang di tubuh partai. Demokrat Aceh membutuhkan pemimpin yang menyatukan, bukan figur yang kehadirannya memunculkan pertanyaan dan kekecewaan. Masa depan partai harus dibangun di atas keadilan organisasi, penghormatan terhadap kader, dan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat,” pungkas Zulfikar.