DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) APBK 2027.

Catatan tersebut disampaikan pelapor Banggar DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, dalam rapat paripurna di Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).

Salah satu perhatian utama Banggar adalah tingginya ketergantungan fiskal Kota Banda Aceh terhadap dana transfer. Dalam rancangan anggaran 2027, pendapatan transfer mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 28,37 persen.

Tuanku mengatakan kondisi tersebut rentan terhadap kapasitas fiskal daerah. Jika tidak dikelola hati-hati, ketergantungan terhadap dana transfer berpotensi menimbulkan utang belanja pada tahun berikutnya.

Banggar juga meminta Pemkot Banda Aceh memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan tagging dalam dana transfer 2027.

Selain pendapatan, Banggar menyoroti belanja modal yang direncanakan mencapai Rp100,49 miliar atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk pembangunan aset yang dibutuhkan masyarakat, dapat digunakan dan dipelihara, serta memberikan manfaat nyata.

“Secara khusus, Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Kota memberikan prioritas terhadap jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pedestrian, ruang publik serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Tuanku.

Banggar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD menyusun strategi untuk meningkatkan realisasi pendapatan. Penertiban kawasan pedestrian diminta dilakukan secara berkelanjutan.

Di sektor ketenagakerjaan, program Banda Aceh Academy (BAA) diminta tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga diarahkan untuk menekan angka pengangguran. Banggar turut meminta Pemkot menghidupkan kembali program Job Fair untuk mempertemukan lulusan baru dan pencari kerja dengan dunia usaha.

Sejumlah persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan, mulai dari pipanisasi yang belum tuntas di Gampong Ilie dan Alue Naga hingga drainase di kawasan Doy, Ie Masen Kayee Adang, dan Pasar Tani yang kerap tergenang saat hujan.

Banggar juga meminta revitalisasi Taman Putroe Phang, peningkatan fasilitas Rusunawa, pengawasan pengelolaan parkir, perbaikan sarana RSUD Meuraxa, serta inventarisasi bangunan milik pemerintah yang terbengkalai.

Untuk sektor lingkungan, DPRK meminta pengutipan retribusi sampah dioptimalkan melalui sistem digital atau nontunai. Kondisi armada pengangkut sampah dan pepohonan yang rawan tumbang juga diminta diperiksa secara berkala.

Sementara di bidang pendidikan, Banggar meminta pengaturan, penempatan, dan rotasi kepala sekolah dilakukan secara serius untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemkot juga didorong menciptakan sekolah unggulan di setiap zona agar kualitas pendidikan lebih merata.

Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan diminta mengawasi kondisi dapur dan sumber air pada SPPG untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar. Pengawasan juga diminta dilakukan terhadap depot air isi ulang, termasuk kandungan zat yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Banggar turut meminta perhatian terhadap kesejahteraan panglima laot dan penguatan peran muhtasib gampong dalam upaya preventif menjaga ketertiban sosial.

Rapat paripurna yang dimulai pukul 16.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Irwansyah dan Wakil Ketua II Musriadi. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal serta anggota DPRK Banda Aceh turut hadir. [*]