DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Arif Fadillah, menyoroti belum optimalnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Aceh. Ia meminta pemerintah memperkuat kapasitas dan kesejahteraan anggota Linmas hingga tingkat gampong.

Menurut Arif, Linmas kerap dianggap sekadar petugas pelengkap saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan keuchik. Padahal, keberadaan mereka penting dalam menjaga ketertiban, membantu penanganan bencana, dan mendeteksi persoalan sosial sejak dini.

“Linmas jangan hanya dicari ketika ada Pemilu atau Pilkada. Mereka hidup di tengah masyarakat sehingga perannya harus diperluas dan diperkuat,” kata politikus Partai Demokrat itu kepada Dialeksis, Sabtu (5/9/2026).

Arif mengatakan potensi Linmas belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sejumlah daerah, organisasi tersebut hanya menjadi formalitas karena tidak ditopang pelatihan, perlengkapan, anggaran, dan pembagian tugas yang jelas.

Kondisi itu, menurut dia, perlu segera dibenahi. Aceh merupakan daerah rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hingga gempa bumi. Dalam keadaan darurat, anggota Linmas di gampong biasanya menjadi pihak pertama yang mengetahui kejadian.

“Mereka dapat memberikan peringatan dini, membantu evakuasi, mendata kelompok rentan, mengamankan lokasi, dan menyampaikan informasi awal kepada instansi terkait,” ujarnya.

Arif mendorong Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintahan gampong mendata kembali personel Linmas. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui jumlah anggota aktif, kemampuan personel, kebutuhan perlengkapan, dan kondisi kelembagaan di setiap wilayah.

Penguatan, kata dia, tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur. Anggota Linmas perlu mendapat pelatihan berkala tentang mitigasi bencana, pertolongan pertama, pengamanan lingkungan, pencegahan konflik, komunikasi darurat, perlindungan perempuan dan anak, serta penanganan informasi palsu.

“Linmas harus menjadi kekuatan masyarakat yang terlatih, responsif, dan humanis. Jangan memberi mereka tanggung jawab besar tanpa pengetahuan, perlengkapan, dan perlindungan yang memadai,” kata Arif.

Pelatihan tersebut dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, BPBA dan BPBD, TNI-Polri, dinas sosial, dinas kesehatan, serta lembaga terkait lainnya. Arif menegaskan Linmas bukan pengganti aparat keamanan ataupun petugas penanggulangan bencana.

Namun, kata dia, Linmas dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di tingkat gampong. Dengan koordinasi yang baik, persoalan kecil bisa dicegah sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan atau konflik sosial.

“Linmas dapat menjadi simpul deteksi dini, penyampai informasi, sekaligus penggerak partisipasi warga,” ujarnya.

Arif juga meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan anggota Linmas. Dukungan itu dapat berupa insentif yang layak, jaminan perlindungan saat bertugas, seragam, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, dan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Tidak adil jika kita menuntut Linmas selalu hadir, tetapi mengabaikan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Pengabdian itu harus dihargai,” katanya.

Ia mengusulkan penyusunan peta jalan penguatan Linmas Aceh. Dokumen tersebut perlu mengatur standar kelembagaan, pola rekrutmen, pelatihan berjenjang, kebutuhan perlengkapan, mekanisme koordinasi, pembiayaan, dan evaluasi kinerja.

Peta jalan itu, menurut Arif, diperlukan agar pembinaan Linmas tidak dilakukan secara sporadis atau hanya digiatkan menjelang agenda politik. Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan agar Linmas lebih mampu menangani persoalan sosial dan melindungi kelompok rentan.

DPRA, kata dia, dapat mendukung penguatan Linmas melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, kebijakan itu membutuhkan komitmen pemerintah daerah, aparatur gampong, dan masyarakat.

“Linmas yang kuat akan melahirkan gampong yang tangguh. Gampong yang tangguh menjadi fondasi bagi Aceh yang aman, damai, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” tutup Arif politikus senior Demokrat Aceh. [arn]