DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setiap 2 September, Aceh mengenakan pakaian kebesarannya. Bendera Merah Putih dikibarkan. Upacara digelar. Para pejabat berdiri di lapangan. Anak-anak sekolah berbaris rapi. 

Pidato tentang masa depan pendidikan dibacakan. Kata “unggul”, “berkarakter”, “berdaya saing”, “Islami”, “Aceh hebat”, “Aceh maju” dan aneka slogan dahsyat lain hampir selalu hadir bagaikan tamu agung wajib dalam setiap peringatan Hardikda (Hari Pendidikan Daerah). Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya hari pendidikan.

Namun setelah upacara selesai, segudang persoalan pendidikan tak ikut pulang. Ia tetap tinggal di ruang kelas, duduk manis di bangku sekolah yang rusak, dan berdiri di depan papan tulis.

Pendidikan bahkan tetap berada di rumah keluarga miskin yang harus memilih antara membeli beras atau membayar ongkos anak pergi sekolah. Dan, ia rela menanti di pelosok saat anak-anak di kota menikmati fasilitas pendidikan jauh lebih lengkap.

Inilah alasan Hardikda tak boleh hanya sekadar menjadi hari untuk mengenang masa lalu. Hardikda harus menjadi hari untuk mengaudit masa kini dan mempertanyakan nasib masa depan.

Tanggal 2 September memiliki sejarah sangat penting bagi Aceh. Pada 2 September 1959, Presiden Soekarno meresmikan Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam. Di tempat itu kemudian berkembang Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan IAIN Ar-Raniry yang kini menjadi UIN Ar-Raniry. 

Soekarno bahkan menorehkan semboyan sangat terkenal pada Tugu Darussalam: “Tekad Bulat Melahirkan Perbuatan Nyata, Darussalam Menuju Pelaksanaan Cita-Cita.”

Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 90 Tahun 1960 tanggal 5 Oktober 1960. Jadi secara historis, Hardikda bukan sekadar agenda tahunan yang muncul dari meja birokrasi. Ia lahir dari sebuah proyek besar untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi kebangkitan Aceh setelah melewati periode panjang perang dan konflik.

Pada akhir 1950-an, para pemimpin Aceh memahami satu hal yang mungkin sekarang sering kita lupa. Pembangunan gedung tak akan menyelesaikan persoalan daerah jika manusia yang menghuninya tidak dibangun.

Karena itu, Kopelma Darussalam bukan sekadar kompleks kampus. Ia terobosan. Gagasannya sederhana, tapi sangat radikal untuk zamannya. Aceh harus melawan keterbelakangan dengan ilmu pengetahuan.

Enam puluh tujuh tahun kemudian, pertanyaan yang seharusnya diajukan pada Hardikda 2026 bukan lagi apakah Aceh sudah memiliki banyak sekolah. Bukan pula berapa banyak dana yang digelontorkan. Pertanyaan yang lebih sulit adalah, “Apakah pendidikan Aceh sudah berhasil mengubah kualitas manusia di nanggroe keuneubah endatu ini?”

Jawabannya tidak hitam putih. Memang ada kemajuan. Namun ada pula alasan kuat untuk tidak cepat-cepat bertepuk tangan.

Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun di Aceh pada 2024 mencapai 99,42 persen. Untuk usia 13-15 tahun mencapai 97,77 persen. Ini capaian penting. Anak Aceh usia sekolah dasar dan menengah pertama hampir seluruhnya sudah masuk sistem pendidikan.

Tetapi angka itu tiba-tiba berubah ketika anak memasuki usia 16–18 tahun. APS turun menjadi 81,55 persen. Itu artinya sekitar satu dari lima remaja Aceh tak berada di bangku pendidikan formal.

Inilah salah satu persoalan besar dunia pendidikan Aceh yang sering tertutup oleh foto seremoni dan video di media sosial. Kita terlalu senang saat mengatakan “hampir semua anak sekolah”. Padahal persoalannya belum selesai.

Anak-anak Aceh memang sudah masuk sekolah. Tetapi tidak semuanya berhasil bertahan sampai jenjang pendidikan menengah atas padahal dananya super jumbo. Di sinilah pendidikan bertemu kemiskinan, transportasi, kondisi keluarga, kebutuhan bekerja, perkawinan dini, kualitas sekolah, orientasi pendidikan dan prospek pekerjaan.

Aceh masih punya pekerjaan besar untuk membuat anak-anaknya bukan sekadar masuk sekolah, tapi juga bertahan sampai bisa lulus menengah atas. Syukur-syukur berhasil meraih sarjana.

Data kemiskinan memperlihatkan mengapa persoalan ini tak bisa dibaca hanya dari meja Dinas Pendidikan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin Aceh masih 12,33 persen dan tertinggi di Sumatra. Angka kemiskinan itu bukanlah sekadar statistik. Di baliknya ada keluarga. Dan, di dalam keluarga ada anak sekolah.

Ketika pendapatan keluarga terbatas, maka biaya seragam, transportasi, buku, internet, uang saku, tempat tinggal, dan kebutuhan pendidikan lain dapat menjadi beban yang menentukan apakah seorang anak terus bersekolah atau terpaksa harus berhenti.

Makanya agak lucu jika pemerintah hanya bertanya mengapa anak putus sekolah tanpa bertanya berapa ongkos yang harus dikeluarkan keluarga miskin agar anak itu tetap bisa bersekolah.

Kita sering menyuruh anak dari keluarga miskin bermimpi setinggi langit. Tapi kadang-kadang kita lupa memberikan tangga untuk menggapai langit. Bahkan, kadang jatah bantuan untuk orang miskin pun tega disunat.

Kita sudah punya pengalaman 67 tahun. Tetapi justru karena semua itu kita tidak boleh lagi menggunakan alasan “masih dalam proses” sebagai jawaban permanen. Aceh sudah terlalu lama berada dalam proses.

Sekarang waktunya mewujudkan hasil.

Semboyan di Tugu Darussalam harus dibaca kembali dengan serius: "Tekad Bulat Melahirkan Perbuatan Nyata." Slogan itu bukankah tekad bulat untuk melahirkan fee proyek, nepotisme, seminar, pidato, spanduk dan baliho. Tetapi tekad bulat harus melahirkan aksi nyata di semua lini. 

Peringatan Hardikda semestinya tak menjadi hari saat pejabat pemerintah mengatakan pendidikan Aceh sudah hebat. Hardikda harus menjadi hari ketika pemerintah berani mengatakan bagian mana sudah berhasil, sisi mana masih gagal, berapa biaya sudah dilontorkan dan strategi apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya.

Sebab, pendidikan tak butuh pujian. Ia perlu keberanian untuk melihat angka, mengakui kegagalan, membongkar kebiasaan lama, serta mengubah alokasi anggaran sesuai peruntukan. Dan, yang paling penting harus berani zero tolerance to fee proyek kendati itu titipan pokir pak dewan.

Jika keberanian itu benar-benar dilakukan, maka Hardikda tak lagi sekadar peringatan sejarah. Ia akan menjadi janji untuk ditepati. Dan ketika suatu hari nanti anak-anak Aceh membaca sejarah 2 September 1959, mereka tidak sekadar mengenang Soekarno, Ali Hasjmy, Kopelma Darussalam dan para pendiri pendidikan Aceh.

Mereka akan melihat bahwa generasi kita, setelah 67 tahun pondasi diletakkan di Kopelma Darussalam, benar-benar meneruskan tekad tersebut. Bukan lewat kata-kata dan slogan di media sosial, tapi hasil yang nyata. Itulah ukuran paling jujur dari peringatan Hardikda.[]

Penulis: Jurnalis Freelance, Nurdin Hasan