DIALEKSIS.COM | Jakarta - Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dimatangkan. Pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menekankan efisiensi anggaran, tata kelola yang baik, hingga pemanfaatan fasilitas olahraga setelah ajang selesai digelar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB yang dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Rabu (1/7/2026).

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengatakan penyelenggaraan PON 2028 juga diarahkan untuk mendukung target Indonesia menjadi lima besar Olimpiade 2044 dan memperkuat posisi sebagai kekuatan olahraga di Asia Tenggara.

"Karena itu, cabang olahraga yang dipertandingkan akan memberi ruang bagi cabang Olimpiade, cabang yang masuk Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), cabang unggulan tuan rumah, serta cabang yang mendapat privilege sebagai tuan rumah," kata Marciano.

Ia menegaskan sejak awal telah disepakati bahwa pembiayaan penyelenggaraan bertumpu pada APBD masing-masing daerah tuan rumah sehingga tidak membebani pemerintah pusat.

Marciano juga mengapresiasi Menpora yang telah menyerahkan surat keputusan kepada Gubernur NTT, NTB, dan DKI Jakarta. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memulai renovasi venue.

Sementara itu, Menpora Erick Thohir menekankan pentingnya pengawasan agar penyelenggaraan PON berjalan akuntabel. Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, kementerian/lembaga, serta TNI dan Polri.

"Dengan pertemuan ini kita membentuk tim koordinasi yang melibatkan BPKP dan Kejaksaan agar penyelenggaraan PON XXII/2028 berjalan baik," ujar Erick.

Ia berharap PON XXII menjadi ajang olahraga nasional yang sukses sekaligus menjadi PON pertama pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna mengingatkan agar seluruh target penyelenggaraan disusun secara spesifik dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Menurutnya, seluruh perencanaan harus berorientasi pada pembinaan atlet dan memastikan venue tetap bermanfaat setelah PON berakhir.

Di sisi lain, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widyantoro memastikan pihaknya siap mendampingi proses penyelenggaraan sejak tahap perencanaan.

"Kami siap membuka diri 24 jam. Yang penting setiap belanja berjalan efektif dan efisien, dimulai dari perencanaan yang baik," kata Susilo. [*]