DIALEKSIS.COM | Surabaya - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendorong Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) memperkuat perannya sebagai lembaga pemikir atau think tank dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah seusai melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IAEI Jawa Timur di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Surabaya, Kamis (27/8/2026).

Menurut Nasaruddin yang juga Ketua Umum DPP IAEI, organisasi tersebut memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi gagasan serta produk ekonomi syariah yang aplikatif.

“Silahkan berkreasi memformulasikan, mengartikulasikan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bentuk yang lebih aplikatif dalam rangka menciptakan produk-produk ekonomi syariah,” ujar Nasaruddin.

Ia menekankan, pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya melalui pemahaman teori. Diperlukan kolaborasi antara IAEI, lembaga keuangan, perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Nasaruddin mendorong agar masyarakat tidak berhenti pada tahap memahami konsep ekonomi syariah, tetapi mampu menerapkannya hingga menciptakan inovasi.

“Kita harus membawa masyarakat dari knowing menjadi understanding, dari understanding menjadi doing, dan dari doing menjadi creating,” katanya.

Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Dengan populasi Muslim sekitar 250 juta jiwa, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sementara sektor halal value chain disebut berkontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, Nasaruddin mengingatkan besarnya jumlah penduduk Muslim harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan hanya mengejar kuantitasnya tapi juga kualitas pengimplementasian nilai-nilai syariahnya,” tegasnya.

Saat ini, IAEI telah memiliki 355 jaringan yang terdiri dari 30 DPW dalam negeri, lima DPW luar negeri, serta 320 komisariat di berbagai wilayah Indonesia. [*]