DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peneliti Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP Universitas Padjadjaran, Ari Ganjar Herdiansah, S.Sos., M.Si., Ph.D., menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menjelaskan dasar pengangkatan menteri dan mengevaluasi kinerja mereka secara terbuka.

“Persoalan muncul ketika loyalitas menjadi ukuran utama, sementara kompetensi dan integritas menjadi nomor yang kesekian,” ungkap Ari saat dihubungi Dialeksis, Kamis (12/11/2026).

Ari mengangkat persoalan itu setelah serangkaian pelantikan di Istana Negara. Prabowo melantik sepuluh menteri dan wakil menteri pada 1 Oktober 2026, lalu 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden sehari kemudian. Pada 15 Oktober, ia melantik empat wakil menteri.

Ari menganggap pertimbangan politik wajar dalam pemilihan menteri. Risiko muncul, menurut dia, ketika pembagian jabatan menjadi cara menjaga koalisi. Dominasi partai pendukung pemerintah di parlemen juga bisa melemahkan dorongan untuk mengoreksi kebijakan eksekutif.

Ia merujuk pada pengalaman Orde Baru. Teknokrat seperti Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana ikut meletakkan dasar pembangunan ekonomi. Dalam penilaian Ari, pengaruh para teknokrat terhadap kebijakan menyusut seiring menguatnya jaringan bisnis keluarga dan orang dekat Soeharto.

Pilar pertama menyangkut aturan rekrutmen dan promosi. Ari mengusulkan agar birokrasi menilai calon berdasarkan kualifikasi, kecakapan, dan hasil kerja, dengan pengawasan yang independen.

“Meritokrasi harus menjadi aturan main yang mengikat keseluruhan sistem birokrasi,” jelasnya lagi.

Ari mencontohkan pengalihan pengawasan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara pada 2024. Ia mempertanyakan kemandirian pengawasan ketika fungsi itu berada di lingkup eksekutif. Dalam putusan 16 Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas sistem merit ASN paling lambat dua tahun sejak putusan diucapkan. 

Pilar kedua menurutnya ialah pengawasan dalam demokrasi. Ari menekankan peran parlemen dalam mengawasi pemerintah, kebebasan pers untuk memberitakan kebijakan, ruang bagi masyarakat sipil untuk mengkritik, dan kemandirian pengadilan.

Pilar ketiga ialah kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan publik. Ari menilai akses yang bergantung pada modal dan koneksi cenderung menguntungkan kelompok yang sudah berpengaruh. Ia mendorong partai politik menilai calon pemimpin berdasarkan kecakapan, integritas, dan pemahaman mereka atas persoalan warga. Bagi Ari, kualitas calon pejabat yang dapat dipilih presiden ikut ditentukan oleh cara partai merekrut dan membina kader.

Ari menutup komentarnya kepada Dialeksis, meritokrasi bukan sekadar menempatkan orang yang kompeten di pemerintahan, tetapi juga memastikan kekuasaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. [arn]