DIALEKSIS.COM | Kolom - Pernah mendengar cerita klasik tentang anggaran triliunan rupiah yang kalau dibayangkan bisa untuk membeli kapal pesiar, tetapi di lapangan buat beli cangkul atau sewa alat berat saja harus nunggu disposisi rapat? Nah, kira-kira begitulah gambaran drama pemulihan pascabencana ekologis di Aceh saat ini.

Kamis (23/7/2026) kemarin, Safrizal -- selaku Kepala Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh -- melempar angin segar ke publik. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri itu bilang, per 1 Agustus 2026, masa rehabilitasi dan rekonstruksi siap dimulai dengan kucuran dana fantastis sebesar Rp58,9 triliun untuk Aceh selama tiga tahun. 

Dari mulut pejabat, angka ini terdengar bagaikan ”hujan duit” yang siap menyulap Aceh kembali kinclong. Tapi tunggu dulu, mari kita hitung-hitungan pakai kalkulator warga. Pemerintah Aceh, pada 3 Februari silam, sudah menyodorkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). 

Angka kebutuhan riilnya mencapai Rp153,3 triliun! 

Artinya, alokasi dari pusat itu bahkan tidak sampai 40 persen dari total kebutuhan. Ibarat orang butuh piring buat makan, pusat cuma mengasih sendok plastik. Ajaibnya, pemangkasan anggaran hampir seratus triliun rupiah itu justru dibungkus dengan narasi keberhasilan. Kalau ini bukan sulap namanya, ya retorika.

Sejak banjir bandang dan longsor menghantam 18 kabupaten/kota di Aceh yang menewaskan 540 orang lebih dan seratusan lainnya hilang, pada akhir November lalu, jam dinding birokrasi seolah berjalan dengan baterai hampir habis. Lambatnya minta ampun.

Coba jalan-jalan ke kawasan pertanian warga di daerah terdampak bencana. Ribuan hektar sawah dan lahan produktif yang dulunya hijau kini berubah jadi "museum lumpur". Para petani cuma bisa gigit jari melihat tanah mereka mangkrak. 

Bantuan alat berat yang katanya disebar secara masif, entah parkir di mana. Ingin keruk sendiri tak ada uang. Mau nunggu dinas turun tangan, entah kapan. Dulu, memang ada pengerahan ASN dari provinsi, tapi hasilnya ya gitu deh. Akhirnya, musim tanam lewat, perut warga korban makin keroncong.

Lalu tengoklah sungai-sungai kita. Sampah "oleh-oleh" pembalakan liar di hulu masih terbaring santai membelah arus. Beda dengan kayu gelondongan kualitas terbaik, eee, sudah duluan kabur sendiri pakai truk saat gulita malam.

Pendangkalan lumpur terkesan dibiarkan makin tebal. Ini bukan cuma pemandangan buruk, tapi bom waktu. Begitu hujan deras turun lagi, sampah itu tinggal meluncur menerjang pemukiman. Tapi anehnya, pejabat seolah-olah menganggap "oleh-oleh" di sungai itu cuma hiasan akuarium alam.

Urusan rumah warga? Jangan ditanya. Dari belasan ribu rumah yang hancur dan puluhan ribu yang mengungsi, rumah yang selesai dibangun baru hitungan ratusan unit. Masih ada puluhan ribu warga bertahan di hunian sementara atau menumpang di rumah kerabat. 

Proses verifikasi data penerima bantuan terkesan berjalan lambat, terbelit lembar-lembar berkas administrasi yang seolah-olah tidak habis-habisnya.

Karena mungkin gemas melihat birokrasi yang lebih banyak rapat di ruangan ber-AC ketimbang kerja, warga akhirnya bergerak sendiri. Tengok aksi fenomenal di lintasan Enang-Enang, Bener Meriah. Jalur bersejarah sejak zaman kolonial ini putus total dihantam longsor, melumpuhkan ekonomi warga Gayo. Tanpa menunggu proposal kementerian cair, warga bergotong royong mengumpulkan dana dan tenaga untuk membangun jembatan alternatif secara swadaya.

Lucunya, atau lebih tepatnya konyolnya, saat warga sedang memeras keringat membangun jembatan, seorang pejabat balai jalan datang ke lokasi. Bukannya membawa kopi atau semen, sang pejabat malah sempat "mengancam" ingin menutup pembangunan jembatan dengan alasan standar keselamatan teknis. 

Luar biasa! Ketika negara absen hadir memberikan solusi, warga yang berswadaya justru hendak ditertibkan. Tentu saja masyarakat yang berhasil mengumpulkan donasi satu miliar rupiah lebih menolak mentah-mentah. Pembangunan lanjut terus sampai akhirnya jembatan berfungsi. Ending yang bikin geleng-geleng kepala, Menteri PU dan Mendagri turun gunung langsung meninjau ke Enang-Enang.

Fenomena Enang-Enang dan “sunat” usulan anggaran R3P adalah bukti telanjang bahwa daya tanggap masyarakat di lapangan jauh melampaui kecepatan kerja pejabat yang berkemeja rapi. Padahal rakyat tidak menggelar rapat di ruang ber-AC. Boleh jadi, mereka punya ide brilian saat menyeruput kopi Arabica Gayo dengan penganan pisang rebus.

Pemerintah boleh saja bangga memamer persentase capaian di atas kertas atau menggelontorkan deretan angka triliunan di media massa. Tetapi, selama lumpur di sawah dan rumah warga belum dikeruk, sampah ”oleh-oleh” pembalakan liar di sungai belum diangkat, dan warga masih tidur di barak pengungsian, retorika rehabilitasi dan rekonstruksi tak lebih dari sekadar dongeng sebelum tidur. Dan sayangnya, rakyat Aceh sudah terlalu lelah untuk terus-terusan dininabobokkan.[**]

Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis Freelance)