DIALEKSIS.COM | Kolom - Aceh adalah tanah yang terlalu lama mengenal perang. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia adalah akumulasi panjang ketidakpercayaan, ketidakadilan, persoalan identitas, ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan luka sejarah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Puluhan tahun konflik membuat Aceh akrab dengan kehilangan. Rumah-rumah ditinggalkan. Keluarga tercerai-berai. Desa-desa hidup dalam ketakutan. Bocil yang tumbuh dengan suara tembakan. Asmara juga lekang dengan kehilangan kasih tanpa jejak, mereka hilang tanpa pernah benar-benar memperoleh jawaban yang memuaskan.

Aceh tidak hanya kehilangan manusia. Ia kehilangan waktu.

Lalu tsunami datang pada 26 Desember 2004. Bencana itu menghancurkan Aceh dengan cara yang bahkan tidak mampu dilakukan perang. Kota-kota luluh lantak, keluarga kehilangan tempat tinggal, dan ratusan ribu manusia menjadi korban. Tetapi sejarah kadang bekerja dengan cara yang ironis: dari tengah kehancuran, sebuah pintu justru terbuka.

Ketika Aceh dan Indonesia sama-sama berada dalam kondisi paling rapuh, ruang untuk berbicara terbuka lebih lebar. Konflik yang selama puluhan tahun seperti tidak memiliki pintu keluar akhirnya menemukan jalan menuju meja perundingan.

Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Senjata diturunkan. Kombatan kembali ke masyarakat. Tahanan politik dibebaskan. Reintegrasi dimulai. Politik demokratis menjadi jalan baru untuk memperjuangkan kepentingan Aceh.

Secara historis, Helsinki adalah keberhasilan besar. Tetapi sejarah tidak boleh berhenti pada keberhasilan menghentikan perang.

Perang memang telah berhenti. Tetapi suara perang tidak selalu hilang ketika senjata diletakkan. Memori itu tersisa di ingatan, di rumah-rumah yang kehilangan anggota keluarga, di tatapan orang tua, dan di pertanyaan anak muda tentang mengapa tanah yang kaya sejarah ini masih membuat begitu banyak orang harus pergi untuk mencari masa depan.

Di sinilah kita harus membedakan antara mengakhiri konflik bersenjata dan menyelesaikan akar konflik.

Helsinki berhasil mengubah konflik bersenjata menjadi konflik politik yang dikelola melalui institusi demokratis. Mantan kombatan memasuki arena politik. Partai politik lokal lahir. Pemilihan kepala daerah berlangsung. Perdebatan mengenai masa depan Aceh berpindah dari hutan menuju parlemen, kantor pemerintahan, ruang publik, dan bilik suara.

Itu kemajuan.

Tetapi jangan membuat kesalahan dengan menganggap bahwa perpindahan medan konflik otomatis berarti seluruh persoalan telah selesai.

Konflik tidak selalu harus dihapus. Dalam demokrasi, konflik adalah sesuatu yang wajar. Yang berbahaya adalah ketika konflik tidak memiliki saluran politik yang adil, ketika ketidakpuasan tidak menemukan ruang untuk disampaikan, dan ketika masyarakat merasa institusi negara tidak mampu menjawab kegelisahan mereka.

Karena itu, pertanyaan terpenting setelah Helsinki bukan lagi, “Mengapa perang berhenti?”

Pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah:

“Apa yang dilakukan setelah perang berhenti?”

Di sinilah pekerjaan rumah Aceh sebenarnya dimulai.

Helsinki telah menghentikan kekerasan langsung, tetapi belum seluruh persoalan struktural yang melatarbelakangi konflik selesai. Ketimpangan ekonomi, distribusi kesejahteraan, pembangunan, pengelolaan sumber daya, keadilan bagi korban, reintegrasi pascakonflik, serta implementasi berbagai kekhususan Aceh masih menjadi pekerjaan yang harus terus dibicarakan.

Sebab perdamaian bukan sekadar tidak adanya suara tembakan.

Perdamaian adalah ketika masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk merasa dipinggirkan.

Jika dulu senjata menjadi bahasa perlawanan, maka demokrasi seharusnya menjadi bahasa baru untuk menyampaikan kegelisahan. Tetapi demokrasi tidak boleh hanya menjadi pergantian aktor di kursi kekuasaan.

Jika politik pascakonflik hanya menghasilkan elite baru, jabatan baru, dan seremoni baru, maka kita harus berani bertanya:

Apa sebenarnya yang berubah bagi rakyat biasa?

Apakah lapangan kerja semakin tersedia?

Apakah pendidikan benar-benar membuka masa depan?

Apakah anak-anak muda Aceh melihat masa depan di tanah kelahirannya sendiri?

Apakah korban konflik memperoleh keadilan yang layak?

Apakah kekhususan Aceh benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan, atau hanya menjadi bahasa politik setiap kali pemilu tiba?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya membuka kembali perang.

Justru sebaliknya.

Inilah cara paling jujur untuk menjaga perdamaian.

Aceh tidak membutuhkan perang baru. Aceh membutuhkan jawaban baru.

Jawaban untuk mengakui bahwa masih ada persoalan yang belum selesai. Jawaban untuk mengevaluasi implementasi MoU Helsinki. Jawaban untuk membicarakan ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya, reintegrasi, keadilan bagi korban, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan masa depan generasi muda tanpa terjebak dalam romantisme konflik.

MoU Helsinki jangan dijadikan kitab suci yang hanya diingat setiap 15 Agustus. Tetapi jangan pula dibiarkan menjadi arsip yang disimpan rapi lalu dilupakan.

Helsinki berhasil menutup pintu perang. Tetapi menutup pintu bukan berarti membersihkan seluruh ruangan. Di dalamnya masih ada debu sejarah, luka korban, ketimpangan, dan pekerjaan rumah yang belum selesai.

Karena itu, MoU Helsinki harus terus dihidupkan.

Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan. Ia harus hadir dalam anggaran. Ia harus terasa dalam pelayanan publik. Ia harus terlihat dalam kesempatan ekonomi. Ia harus menjadi dasar bagi hubungan politik Aceh dan Jakarta yang lebih dewasa.

Jika Helsinki hanya hidup dalam pidato, sementara persoalan rakyat tetap sama, maka kita sedang merayakan dokumen tanpa memastikan maknanya.

jangan sampai perdamaian hanya mengubah siapa yang memegang kekuasaan, tetapi tidak mengubah kehidupan mereka yang selama ini menanggung akibat konflik.

Rakyat Aceh tidak makan dengan seremoni.

Mereka tidak membayar biaya pendidikan dengan slogan perdamaian.

Mereka tidak membangun masa depan dengan nostalgia sejarah.

Mereka membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Mereka membutuhkan pelayanan publik yang layak. Mereka membutuhkan kepastian bahwa anak-anak mereka dapat hidup bermartabat.

Aceh tidak membutuhkan perdamaian yang hanya terlihat tenang dari permukaan. Aceh membutuhkan perdamaian yang terasa sampai ke dapur rakyat. Generasi yang lahir setelah 2005 memiliki hubungan yang berbeda dengan konflik. Mereka tidak mengalami perang sebagaimana generasi sebelumnya. Mereka mengenalnya melalui cerita orang tua, buku, dokumentasi, dan ingatan sosial.

Bagi generasi ini, pertanyaan tentang perdamaian menjadi sangat sederhana:

“Apa manfaat damai bagi hidup saya?”

Pertanyaan itu tidak boleh dianggap remeh.

Generasi muda Aceh tidak cukup diwarisi cerita bahwa perang telah berakhir. Mereka harus diwarisi alasan untuk mempertahankan perdamaian.

Jika damai tidak menghasilkan harapan, maka perdamaian akan kehilangan daya emosionalnya bagi generasi baru.

Karena itu, Aceh harus berhenti hidup hanya dari kebanggaan masa lalu.

Sejarah penting, tetapi sejarah bukan tempat untuk tinggal selamanya.

Aceh juga tidak boleh melupakan luka. Melupakan sejarah berarti kehilangan pelajaran. Tetapi terjebak dalam sejarah berarti kehilangan masa depan.

Yang dibutuhkan adalah jalan yang lebih dewasa:

mengingat tanpa terbelenggu, berdamai tanpa melupakan, dan bergerak maju tanpa menghapus sejarah.

Lalu kita sampai pada pertanyaan yang mungkin paling frontal dari semuanya:

Aceh Sudah Damai, tetapi Apakah Rakyat Aceh Sudah Menang?

“Menang” tentu bukan berarti menundukkan pihak lain. Dalam konteks pascakonflik, kemenangan sejati adalah ketika rakyat tidak lagi harus memilih antara keamanan dan keadilan.

Ketika anak-anak Aceh tumbuh tanpa takut perang.

Ketika pekerjaan tersedia.

Ketika pendidikan membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ketika korban konflik tidak dilupakan.

Ketika politik benar-benar bekerja untuk rakyat.

Ketika anak muda tidak merasa bahwa satu-satunya cara membangun masa depan adalah meninggalkan tanah kelahirannya.

Itulah kemenangan yang sesungguhnya.

Generasi pertama perdamaian Aceh telah melakukan pekerjaan yang sangat berat: menghentikan perang.

Generasi berikutnya memiliki tugas yang tidak kalah berat:

memastikan perang tidak lagi memiliki alasan untuk kembali.

Caranya bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan memperkuat demokrasi. Bukan dengan membangun ketakutan, tetapi dengan menghadirkan keadilan. Bukan dengan menghidupkan kembali permusuhan, tetapi dengan menyelesaikan persoalan yang membuat masyarakat merasa dipinggirkan.

Karena itu, kita tidak perlu takut membicarakan apa yang belum selesai.

Membicarakan kekurangan perdamaian bukan berarti membenci perdamaian.

Mengkritik implementasi Helsinki bukan berarti menolak Helsinki.

Menuntut keadilan bukan berarti menginginkan perang.

Justru sebaliknya: kritik adalah salah satu cara agar perdamaian tetap hidup.

Aceh tidak membutuhkan perang untuk kedua kalinya agar dunia mengerti bahwa ada sesuatu yang belum selesai.

Aceh hanya membutuhkan keberanian untuk berkata bahwa damai bukan sekadar ketika senjata diam.

Negara tidak menjadi kuat karena rakyatnya takut. Negara menjadi kuat ketika rakyatnya tidak punya alasan untuk takut kepada negara. Aparat bukan untuk mempertontonkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan kekuasaan tidak berubah menjadi ketakutan. Di Aceh, ini bukan sekadar soal keamanan; ini soal bagaimana negara belajar hadir tanpa membuat rakyat merasa kembali berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu.

Perdamaian juga bukan proyek pemerintah semata. Negara wajib menghadirkan keadilan, pemerintah wajib membuka lapangan kerja dan masa depan, aparat wajib menjaga keamanan tanpa kehilangan sisi kemanusiaan, dan masyarakat wajib mengawal demokrasi. Kalau negara hanya meminta rakyat menjaga perdamaian, tetapi gagal menghadirkan keadilan dan kesempatan, maka yang sedang dijaga hanyalah ketenangan—bukan perdamaian.

Sebab rakyat tidak membutuhkan negara yang sekadar mampu membuat keadaan tetap sunyi. Rakyat membutuhkan negara yang mampu membuat kehidupan menjadi layak.

Damai adalah ketika rakyat dapat tidur tanpa rasa takut dan bangun dengan alasan untuk berharap.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Helsinki bukanlah seberapa lama Aceh tidak mendengar suara tembakan. Ukurannya adalah seberapa jauh rakyat merasa aman, dihargai, sejahtera, dan memiliki masa depan.

MoU Helsinki bukan akhir dari cerita Aceh.

Ia adalah titik awal dari pekerjaan yang jauh lebih panjang: mengubah perdamaian dari sekadar kondisi tanpa perang menjadi kehidupan yang adil.

Perang telah dihentikan. Sekarang saatnya memastikan akar persoalannya tidak dibiarkan tumbuh kembali.

Aceh tidak perlu kembali ke masa lalu untuk memperjuangkan masa depannya.

Aceh hanya perlu memastikan bahwa perdamaian yang diperjuangkan dengan begitu mahal tidak berhenti sebagai sejarah.

Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Aceh sudah damai.

Pertanyaannya: apakah perdamaian itu sudah cukup berarti bagi rakyat yang selama puluhan tahun membayar harga perang?

Dan jika jawabannya belum, maka pekerjaan Helsinki belum selesai. [**]

Penulis: Muhammad Chalis (Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Malikussaleh sekaligus Juru Bicara DPP Muda Seudang)