DIALEKSIS.COM | Kolom - Pembangunan kekuatan maritim Indonesia memasuki fase penting. Dalam pelaksanaan Optimum Essential Force (OEF) 2025 - 2029, modernisasi Angkatan Laut (AL) tidak lagi cukup diukur dari berapa banyak kapal yang dimiliki. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa jauh Indonesia mampu menguasai, mengawasi, dan mempertahankan ruang lautnya, termasuk yang berada di bawah permukaan.

Pertanyaan ini mengemuka dalam talk show Marapi Consulting & Advisory yang dirilis 7 September 2026, yang menghadirkan Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, Novan Iman Santosa, dan Alman Helvas Ali. Pada tulisan ini penulis ingin mengembangkan gagasan yang didiskusikan dalam talkshow tersebut. 

Jan Pieter melihat rivalitas Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai salah satu faktor utama yang akan membentuk lingkungan strategis Indonesia. Pemikiran Alfred Thayer Mahan mengenai pentingnya penguasaan laut kembali memperoleh relevansi. Demikian pula gagasan Roberto Domini mengenai pentingnya sea-land communication dalam strategi maritim abad ke-21.

Tiongkok saat ini menunjukkan bagaimana kekuatan laut dibangun secara bertahap. Sejak memasukkan kapal induk Liaoning ke dalam armadanya pada 2012, Beijing terus mengembangkan armada permukaan, kapal selam, kapal induk dan sistem pendukungnya. Persaingan dengan AS kini tidak hanya berlangsung di permukaan laut, tetapi semakin kuat di bawah permukaan.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan negara lain semata. Indonesia memiliki empat chokepoint strategis dan tiga ALKI yang menjadi jalur penting pergerakan perdagangan maupun kekuatan militer. Jika rivalitas AS-Tiongkok meningkat di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan, ruang maritim Indonesia berpotensi menjadi bagian dari kalkulasi strategis kedua kekuatan tersebut.

Di sinilah dilema hedging Indonesia menjadi semakin kompleks. Tetap bekerja sama dengan semua pihak tanpa masuk ke dalam blok merupakan pilihan strategis yang rasional. Namun, hedging hanya efektif apabila Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri.

Modernisasi yang Mulai Bergerak

Menurut Novan, Indonesia sebenarnya telah mulai membangun kekuatan maritim yang lebih besar. Dua PPA dari Italia telah memperkuat armada, dua Frigate Merah Putih sedang dibangun, dua frigat I-Class dari Turki menjadi bagian dari rencana penguatan berikutnya, sementara dua kapal selam Scorpène Evolved juga telah masuk dalam program pembangunan.

Kontrak dua Scorpène Evolved Full LiB telah efektif sejak Juli 2025. Kapal tersebut akan dibangun di PT PAL melalui transfer teknologi Naval Group, sehingga pengoperasian dan pemeliharaannya kelak dapat dilakukan di Indonesia.

Namun, modernisasi ini harus dilihat dalam konteks kawasan. Australia dan Jepang pada April 2026 menandatangani kontrak tiga frigat Mogami pertama untuk Royal Australian Navy, dengan pengiriman pertama dijadwalkan pada 2029. Kapal tersebut memiliki range hingga 10.000 mil laut dan sistem peluncur vertikal 32 sel.

Dapat disimpulkan bahwa di kawasan sedang terjadi peningkatan persenjataan yang signifikan. Menurut Novan apa yang terjadi di kawasan lebih tepat disebut sebagai dinamika modernisasi kekuatan, bukan semata-mata perlombaan senjata. Negara-negara sedang menyesuaikan kekuatan laut mereka dengan lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Masalahnya Bukan Hanya Kapal Selam

Alman mengingatkan bahwa pembangunan kekuatan bawah laut Indonesia menghadapi persoalan yang lebih mendasar, yaitu karakteristik laut Indonesia sangat beragam.

Perairan Indonesia bagian barat relatif lebih dangkal, sementara bagian timur memiliki kedalaman yang jauh lebih besar. Perbedaan temperatur, salinitas, densitas dan kondisi dasar laut memengaruhi propagasi suara di bawah air. Semua itu menentukan efektivitas sonar dan kemampuan anti-submarine warfare (ASW).

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya membeli kapal selam. Kita membutuhkan sistem deteksi bawah laut yang mampu memberikan gambaran mengenai apa yang bergerak di bawah permukaan.

Perkembangan teknologi global menunjukkan betapa pentingnya kemampuan tersebut. Tiongkok, misalnya, melakukan pemetaan dasar laut secara luas di kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Data mengenai kedalaman, temperatur, salinitas dan kondisi dasar laut memiliki nilai strategis bagi operasi kapal selam maupun deteksi kapal selam lawan. Dengan kata lain, dalam peperangan bawah laut modern, data adalah senjata.

Dari Platform Menuju Sistem

Persoalan utama Indonesia adalah kecenderungan membangun kekuatan berdasarkan platform. Kapal datang sebagai kapal, pesawat datang sebagai pesawat, dan sensor menjadi bagian dari masing-masing platform. Padahal perang bawah laut membutuhkan sistem yang terintegrasi.

Indonesia membutuhkan sensor tetap di titik-titik strategis, hydrophone, passive sonar, towed array, pesawat patroli maritim, unmanned underwater vehicle (UUV), data oseanografi, serta command and control center yang mampu menggabungkan seluruh informasi tersebut.

Jan Pieter menekankan pentingnya kemampuan deteksi di empat chokepoint dan tiga ALKI melalui sistem yang ditempatkan secara tetap, bukan hanya mengandalkan sensor yang dibawa kapal.

Gagasan tersebut penting. Kapal selam memang merupakan platform strategis, tetapi tanpa kemampuan mengetahui kondisi bawah laut, efektivitasnya akan terbatas.

Bahkan, perkembangan UUV menunjukkan arah peperangan bawah laut masa depan. Kendaraan bawah air tanpa awak kini digunakan untuk pemetaan dasar laut, pengumpulan intelijen dan inspeksi infrastruktur bawah laut.

Coast Guard, AL dan Grey Zone

Pengalaman Filipina juga memberikan pelajaran. Manila tidak hanya memperkuat AL, tetapi juga coast guard. Ini karena sebagian besar kompetisi di Laut Cina Selatan berlangsung dalam wilayah grey zone, yaitu ruang antara situasi damai dan konflik bersenjata terbuka.

Indonesia perlu membaca perkembangan tersebut secara lebih luas. Pada akhirnya pertahanan maritim bukan hanya persoalan TNI AL. Coast guard, TNI AU, intelijen, survei hidrografi dan lembaga terkait harus menjadi bagian dari satu ekosistem maritime domain awareness. Ini sejalan dengan doktrin tri-matra terpadu kita. 

Saatnya Mengevaluasi Kebutuhan

Karena itu, perdebatan mengenai kapal selam seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa unit yang akan dibeli. Pertanyaan yang lebih strategis adalah sistem apa yang diperlukan agar Indonesia mampu mendeteksi, melacak dan menghadapi kekuatan bawah laut yang memasuki wilayah strategisnya.

Tawaran kerja sama industri, termasuk asistensi Fincantieri untuk sistem deteksi bawah air yang mencakup UUV, hydrophone, sonar pasif dan command center, dapat dipertimbangkan bukan sekadar sebagai pembelian teknologi. Jika disertai offset, transfer pengetahuan dan penguatan industri nasional, kerja sama tersebut dapat menjadi titik awal membangun kemampuan Indonesia sendiri. Modernisasi kapal selam Indonesia harus diarahkan dari sekadar fleet modernization menuju undersea architecture.

Indonesia memang membutuhkan kapal selam. Tetapi itu tidak cukup, sebab Indonesia juga membutuhkan kemampuan untuk mendengar, melihat dan memahami apa yang bergerak di bawah lautnya sendiri yang dibangun dalam satu sistem. Sebab dalam persaingan maritim abad ke-21, kekuatan yang menentukan belum tentu kapal yang paling terlihat di permukaan. Bisa jadi justru adalah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi mampu mengetahui ancaman yang berada di bawah permukaan.**

Penulis: Mufti Makaarim, Co-Founder Marapi Consulting & Advisory, Pengamat Pertahanan dan Keamanan