DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memprioritaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar rakyat guna menjaga stabilitas harga beras di berbagai daerah.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi acuan pemantauan harga beras oleh pemerintah.

Meski penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi, ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan distribusi ke pasar rakyat yang belum banyak menerima pasokan.

"Prioritas kami ke pasar-pasar rakyat karena menjadi barometer pemantauan harga. Daerah yang distribusinya masih minim diharapkan bisa dimaksimalkan," kata Maino dalam keterangan resmi.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 392 ribu ton atau 47,56 persen dari target nasional sebanyak 828 ribu ton pada tahun ini.

Menurut Maino, capaian tersebut masih sesuai target. Pemerintah kini berfokus memperkuat distribusi di wilayah yang dinilai paling berpengaruh terhadap stabilitas harga beras dan pengendalian inflasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan perkembangan harga beras secara nasional masih relatif terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah sebesar 2,99 dan Sulawesi Utara 2,93. Adapun provinsi lainnya mengalami kenaikan yang lebih rendah.

Pemerintah berharap distribusi beras SPHP yang difokuskan ke pasar rakyat dapat mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan. [in]