DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menggelar rapat pembahasan evaluasi penetapan formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di Wilayah Kerja (WK) Aceh, yang mencakup Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, sekaligus mendorong agar minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat dapat tersalurkan secara legal, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.

Rapat tersebut dihadiri BPMA, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yakni PT Medco E&P Malaka, PGE, dan Aceh Energi. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi serta rekomendasi formula harga minyak mentah yang diusulkan KKKS dan direkomendasikan BPMA.

Formula Harga Disesuaikan dengan Kualitas Minyak

Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi BPMA, M. Akbarul Syah Alam, mengatakan BPMA telah menyampaikan rekomendasi formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) selaku Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia.

Menurut Akbarul, rekomendasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan hasil uji mutu minyak mentah sebagai parameter utama dalam menentukan formula harga.

“Rekomendasi BPMA mengacu pada karakteristik utama minyak mentah hasil uji mutu, yang menjadi parameter penting dalam formulasi harga minyak mentah. Dengan demikian, harga yang ditetapkan mencerminkan kualitas minyak yang sebenarnya sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam rantai penyaluran,” ujar Akbarul.

Penetapan formula harga yang mempertimbangkan kualitas minyak diharapkan dapat menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih transparan dan terukur. Kepastian tersebut juga menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran penyaluran minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat.

Meuseuraya ASM, Simbol Gotong Royong Masyarakat Aceh

Dalam pembahasan tersebut, BPMA juga mengusulkan nama Meuseuraya ASM untuk minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat Aceh.

Akbarul menjelaskan, nama Meuseuraya dipilih karena memiliki makna gotong royong dalam bahasa Aceh. Nama tersebut merepresentasikan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya minyak bumi.

“Nama Meuseuraya, yang dalam bahasa Aceh bermakna gotong royong, kami pilih untuk mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pihak dalam mengelola sumber daya ini,” tuturnya.

Penggunaan nama tersebut diharapkan menjadi identitas minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat Aceh sekaligus mencerminkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Percepatan Penyaluran untuk Mendukung Lifting Nasional

Sementara itu, Kepala Divisi Operasi Produksi BPMA sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengelolaan Sumur Masyarakat Wilayah Kerja Aceh, Ibnu Hafizh, mengatakan BPMA terus mendorong percepatan penyaluran minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM dalam rangka meningkatkan lifting minyak nasional melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Menurutnya, kejelasan formula harga menjadi salah satu aspek penting agar proses penyaluran minyak mentah dari sumur masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang.

Melalui penetapan formula harga yang jelas dan terukur, minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen diharapkan segera tersalurkan melalui mekanisme yang legal dan tertib.

Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan lifting minyak nasional, tetapi juga membuka peluang manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di daerah penghasil.

Dengan demikian, implementasi regulasi pengelolaan sumur masyarakat di Aceh diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola sumber daya minyak bumi yang lebih transparan, memberikan kepastian bagi seluruh pihak, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan negara. [*]