DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Aceh kerap tidak proporsional dengan pergerakan harga pasar CPO. Hal ini sering dikeluhkan petani karena merugikan petani. 

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024, perlindungan harga acuan pemerintah hanya mengikat bagi pekebun yang sudah menjalin kemitraan resmi dengan pabrik. Celah ini seringkali dimanfaatkan PKS dalam membeli TBS petani. 

Selama ini di Aceh kemitraan petani dengan PKS masih sangat sedikit. Karena itu pabrik kelapa sawit (PKS) tidak terikat kewajiban hukum untuk membeli buah petani swadaya (nonmitra) sesuai harga ketetapan pemerintah. Tanpa ikatan kemitraan resmi, PKS bebas menentukan harga beli secara sepihak melalui tengkulak atau peron, sehingga petani sering menerima harga jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh, Fadhli Ali, mendorong pembentukan koperasi petani dan penguatan kemitraan dengan pabrik. Dua langkah tersebut menjadi bagian dari agenda APKASINDO Aceh untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperkecil kesenjangan harga pembelian buah sawit.

Pergerakan harga dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan betapa rentannya pendapatan petani terhadap perubahan pasar. Pemerintah Aceh menetapkan harga TBS mitra plasma di wilayah barat untuk tanaman berumur 10–20 tahun sebesar Rp3.713 per kilogram pada periode 23 September - 6 Oktober 2026. Harga itu kemudian turun menjadi Rp3.478 per kilogram pada 21 Oktober - 3 November, sebelum kembali naik menjadi Rp3.532 pada 4 - 17 November.

Di wilayah timur, harga TBS untuk kategori yang sama naik dari Rp3.510 menjadi Rp3.567 per kilogram pada awal November. Kenaikan ini sejalan dengan pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dari Rp14.821,60 menjadi Rp15.027,49 per kilogram.

Adapun harga TBS bagi petani mitra swadaya dengan buah 100 persen tenera pada periode 4 - 17 November ditetapkan sebesar Rp3.272 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.240 di wilayah barat.

Namun harga yang ditetapkan pemerintah tak selalu sama dengan harga yang diterima petani. Di Aceh Singkil, APKASINDO setempat mencatat harga pembelian di enam pabrik kelapa sawit berkisar Rp2.840 - Rp3.040 per kilogram pada 8 November 2026. Status kemitraan, komposisi buah, serta hasil penimbangan perlu diperiksa untuk memastikan apakah transaksi tersebut sesuai dengan ketetapan harga yang berlaku.

Ongkos Angkut Membebani Petani

Bagi Fadhli, persoalan harga sawit di Aceh tak hanya berkaitan dengan naik-turunnya harga CPO. Ia juga menyoroti tingginya ongkos angkut dari wilayah barat-selatan Aceh menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Biaya logistik itu, menurut dia, ikut menekan harga pembelian buah sawit di tingkat petani.

“Artinya, semakin tinggi biaya logistik, semakin rendah harga yang berpotensi diterima petani,” kata Fadhli menjelaskan kepada Dialeksis, Kamis (12/11/2026).

Fadhli mengusulkan agar Pemerintah Aceh bersama kepala daerah di kawasan barat-selatan mengajukan pembangunan pelabuhan pengiriman CPO kepada pemerintah pusat. Kehadiran pelabuhan di kawasan tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi, mengurangi ongkos angkut, dan membuka peluang perbaikan harga di tingkat petani.

Usulan itu menurut Fadhli sekaligus membuka persoalan yang lebih mendasar dalam tata niaga sawit Aceh. Wilayah penghasil sawit membutuhkan infrastruktur yang memadai agar biaya distribusi tidak terus-menerus mengurangi nilai ekonomi yang semestinya dinikmati petani.

Memperkuat Posisi Tawar Petani

Usulan itu, dikatakan Fadhli didasarkan pertimbangan di tengah fluktuasi harga dan tingginya biaya logistik, kemitraan menjadi salah satu jalan untuk memperkuat posisi petani.

"Melalui koperasi, petani swadaya dapat menghimpun hasil panen dan bernegosiasi langsung dengan pabrik kelapa sawit. Dengan begitu, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga dan menjamin penyerapan hasil panen,” jelasnya.

Solusi itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 mengamanatkan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun dan mempercepat kemitraan dengan pabrik. Regulasi tersebut juga mengatur pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS petani mitra paling sedikit sekali dalam sebulan.

Satuan tugas pengawasan diberi kewenangan menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian persoalan antara petani mitra dan pabrik. Di Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melibatkan perwakilan pabrik serta organisasi petani dalam rapat penetapan harga pada 21 Oktober 2026.

“Kemitraan melalui perjanjian tertulis dapat memberikan kepastian kepada petani mengenai mutu buah, volume penjualan, harga, hingga mekanisme pembayaran. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada pengawasan pemerintah dan kepatuhan pabrik terhadap ketentuan yang berlaku,” tegas Fadhli.

“Bagi petani sawit Aceh, persoalannya bukan sekadar berapa besar harga yang diumumkan pemerintah, melainkan berapa rupiah yang benar-benar mereka terima saat menjual hasil panen. Penguatan koperasi, kemitraan yang adil, dan perbaikan infrastruktur distribusi menjadi kunci agar petani tak terus berada di posisi paling lemah dalam rantai bisnis sawit,” tutup pengusaha sawit ini. [arn]