DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PT PEMA), Faisal Ilyas, mengatakan perusahaan daerah tersebut memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. 

PT PEMA dinilai tidak cukup hanya tumbuh sebagai badan usaha milik Pemerintah Aceh, tetapi harus mampu menjadi salah satu mesin penggerak perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Faisal dalam kegiatan Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh”, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

Dalam sambutannya, Faisal mengawali dengan mengutip QS Al-Hasyr ayat 18 yang mengingatkan setiap orang agar memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk masa depan.

Menurutnya, pesan tersebut relevan dengan kondisi Aceh saat ini. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kondisi hari ini, tetapi harus memikirkan bagaimana sumber daya dan potensi yang dimiliki Aceh dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Faisal menyebut Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah dan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.

Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga minyak dan gas masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan, pengembangan industri, dan hilirisasi.

“Persoalannya bukan Aceh tidak memiliki potensi. Potensi kita sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi itu kita ubah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Faisal.

Ia menilai salah satu persoalan mendasar ekonomi Aceh adalah masih banyak komoditas yang dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat Aceh justru lebih banyak tercipta di luar daerah.

Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu langkah penting yang perlu diperkuat. Aceh harus mulai membangun industri pengolahan sehingga komoditas lokal tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Kalau kita terus menjual bahan mentah, nilai tambahnya akan dinikmati di tempat lain. Kita harus membangun industri pengolahan agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat Aceh,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Faisal menempatkan PT PEMA sebagai salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab strategis. Menurutnya, keberhasilan perusahaan daerah tidak semata-mata dilihat dari pertumbuhan bisnis atau besarnya keuntungan perusahaan.

Lebih jauh, keberhasilan PT PEMA harus diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan dan perekonomian Aceh.

“PT PEMA bukan sekadar perusahaan milik Pemerintah Aceh. PT PEMA harus menjadi salah satu mesin ekonomi Aceh,” tegasnya.

Faisal juga menyampaikan bahwa PT PEMA telah memberikan kontribusi sekitar Rp128 miliar untuk sektor pendidikan di Aceh.

Kontribusi tersebut, menurutnya, bukan sekadar bentuk bantuan, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keberadaan PT PEMA memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia berharap kontribusi tersebut dapat terus berkembang seiring dengan semakin kuatnya kinerja perusahaan.

Faisal mengatakan pelaksanaan AEDF 2026 juga menjadi momentum untuk membicarakan masa depan ekonomi Aceh di tengah perubahan kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah dan perusahaan daerah untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab, kata dia, adalah bagaimana PT PEMA dapat mengambil peran lebih besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan fiskal Aceh.

Menurut Faisal, tantangan tersebut tidak dapat dijawab hanya oleh pemerintah maupun PT PEMA secara sendiri-sendiri.

Pemerintah Aceh, perusahaan daerah, pelaku usaha, mitra bisnis, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan harus membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat.

“Pemerintah Aceh tidak mungkin bekerja sendiri. PT PEMA juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dunia usaha, mitra, akademisi dan seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi Aceh,” kata Faisal.

Ia berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum diskusi ekonomi tahunan, tetapi mampu melahirkan gagasan yang lebih berani dan konkret mengenai arah pembangunan ekonomi Aceh.

Forum tersebut, menurutnya, harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang harus bergerak, apa yang harus dilakukan, serta bagaimana memastikan setiap potensi ekonomi Aceh dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Faisal menegaskan PT PEMA siap berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh, pelaku usaha, perusahaan, akademisi dan berbagai pihak lainnya untuk mengerjakan agenda besar pembangunan ekonomi Aceh.

Menurutnya, Aceh tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian mengelola potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi melalui investasi, industrialisasi, hilirisasi dan kolaborasi.

“Pekerjaan membangun ekonomi Aceh ini adalah pekerjaan besar. PT PEMA siap menjadi bagian dari pekerjaan tersebut dan berkolaborasi dengan semua pihak,” pungkasnya. [nh]