DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh sekaligus penulis, Dr. Yusri Kasim, SE, M.Si, meluncurkan buku berjudul Aceh dan Ujian Ketahanan Sosial: Pelajaran dari Daerah Bekas Konflik.

Buku tersebut mengangkat perjalanan masyarakat Aceh dalam mempertahankan perdamaian selama 21 tahun setelah konflik bersenjata berakhir. Yusri menilai, keberhasilan masyarakat Aceh merawat perdamaian menjadi pengalaman penting yang patut dipelajari.

“Bagaimana sebenarnya masyarakat Aceh sampai dengan 21 tahun ini mampu merawat perdamaian. Buku ini menggambarkan bagaimana konflik telah memporak-porandakan status sosial, ekonomi, hubungan satu sama lain, serta mengikis kepercayaan,” kata Yusri kepada media dialeksis.com, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, setelah 21 tahun, kehidupan masyarakat Aceh perlahan kembali tertata, meski masih terdapat berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Ia mengatakan, Aceh Utara menjadi salah satu alasan utama dirinya mengangkat tema tersebut. Wilayah itu dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki dampak konflik cukup parah.

“Saya berpikir Aceh Utara adalah daerah yang paling luas di Aceh dengan bekas konflik yang sangat parah. Namun hari ini Aceh Utara mampu berbenah,” ujarnya.

Perubahan tersebut, kata Yusri, terlihat dari kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat, kehidupan beragama hingga kondisi ekonomi yang mulai tumbuh kembali.

“Masyarakat kembali melaksanakan adat dan budaya, kehidupan beragama membaik, ekonomi perlahan tumbuh, walaupun belum sempurna,” katanya.

Yusri menjelaskan, konflik tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial tersebut mencakup agama, adat, ekonomi, budaya hingga perilaku masyarakat.

Ia mencontohkan tradisi gotong royong dan pelaksanaan kenduri yang sempat hilang akibat suasana konflik.

“Kalau dulu ada tetangga melaksanakan kenduri, masyarakat bergotong royong membantu. Tetapi pada masa konflik, pesta perkawinan saja sulit dilaksanakan secara meriah. Orang hidup dalam ketakutan dan kondisi ekonomi juga sulit. Banyak yang memilih menikah cukup di KUA,” jelasnya.

Namun, kondisi tersebut perlahan berubah setelah perdamaian. Masyarakat kembali menjalankan tradisi, saling membantu dan bergotong royong. Bahkan, menurut Yusri, semangat tersebut terlihat ketika masyarakat menghadapi bencana seperti banjir.

“Konflik dan bencana sama-sama bisa merusak tatanan sosial. Tetapi Aceh berhasil melalui itu. Karena itu, saya berharap Aceh menjadi laboratorium dunia untuk mempelajari bagaimana merawat perdamaian,” katanya.

Yusri menilai, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh tidak semestinya hanya dilihat dari satu peristiwa atau satu hari peringatan. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah melihat bagaimana perdamaian tersebut berhasil dipertahankan selama lebih dari dua dekade.

“Jangan hanya melihat apa yang terjadi pada 15 Agustus. Kita juga harus melihat bagaimana selama 20 tahun masyarakat berhasil merawat perdamaian,” ujarnya.

Ia menyebut peluncuran buku tersebut sengaja dilakukan berdekatan dengan peringatan 21 tahun Damai Aceh. Menurutnya, momentum tersebut tepat untuk kembali melihat perjalanan masyarakat Aceh setelah konflik.

“Buku ini lahir sebagai ujian ketahanan sosial. Apakah satu peristiwa kemudian menyimpulkan bahwa 20 tahun perdamaian itu sia-sia? Tidak,” tegasnya.

Secara akademik, buku tersebut juga berangkat dari hasil riset Yusri di wilayah Aceh Utara terkait peraturan bupati mengenai pengentasan kemiskinan. Kajian tersebut kemudian dikembangkan dengan melihat berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Saya menyentuh semua sudut, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, adat dan agama. Disertasi itu kemudian saya ubah menjadi sebuah buku dari hasil kajian yang sudah diuji secara akademik oleh para guru besar di Malang,” jelasnya.

Yusri mengatakan, proses penulisan buku tersebut relatif singkat karena bahan utama telah tersedia dari hasil disertasinya. Ia membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mengolah hasil penelitian tersebut menjadi sebuah buku yang lebih mudah dibaca masyarakat.

Buku tersebut diterbitkan oleh Cyber Research Indonesia (CISREC) dan telah memiliki ISBN. Selain versi cetak, buku tersebut juga telah tersedia dalam bentuk elektronik atau e-book.

Menurut Yusri, judul Pelajaran dari Daerah Bekas Konflik dipilih karena selama ini perhatian sering tertuju pada penyebab dan sejarah konflik, sementara pengalaman masyarakat dalam mempertahankan perdamaian belum banyak dibicarakan.

“Hari ini kita sering fokus pada penyebab konflik. Padahal yang penting juga adalah bagaimana daerah bekas konflik bisa belajar dan berhasil merawat perdamaian,” katanya.

Ia mengibaratkan perdamaian seperti sebuah hubungan pernikahan. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya bagaimana mencapai perdamaian, tetapi bagaimana mempertahankannya dalam jangka panjang.

“Bukan bagaimana kamu mendapatkan pasangan, tetapi bagaimana kamu bisa bertahan dengan pasangan sampai hayat memisahkan. Filosofinya seperti itu. Damai juga demikian,” ujarnya.

Untuk menjaga perdamaian Aceh ke depan, Yusri menilai pemerintah harus serius mengatasi kemiskinan dan memberantas budaya korupsi. Menurutnya, kedua persoalan tersebut dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan perdamaian.

“Rekomendasi saya untuk merawat perdamaian Aceh adalah menuntaskan kemiskinan dan menghilangkan budaya korupsi di Provinsi Aceh. Itu dua pilar yang paling cepat merusak perdamaian,” katanya.

Ia menambahkan, kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial dan keamanan. “Kalau kesejahteraannya menurun, kriminalitas meningkat. Kalau kesejahteraannya meningkat, kriminalitas menurun,” pungkas Yusri. [nh]