DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memproyeksikan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1,11 triliun. Anggaran tersebut dirancang dengan defisit Rp20 miliar.

Hal itu disampaikan Plt Sekda Nagan Raya Ir. H. Hizbulwatan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRK Nagan Raya, Selasa (8/9/2026). Rapat digelar untuk menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan dan dihadiri 16 dari 25 anggota DPRK. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.

Hizbulwatan mengatakan pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.091.739.096.236. Sementara belanja daerah mencapai Rp1.111.739.096.236.

"Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp823.850.889.053, belanja modal Rp74.069.432.696, belanja tidak terduga Rp11 miliar, dan belanja transfer Rp202.818.774.487," kata Hizbulwatan.

Dengan komposisi tersebut, APBK Nagan Raya 2027 mengalami defisit Rp20 miliar. Pemerintah daerah menargetkan defisit itu ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar.

Hizbulwatan menjelaskan penyusunan KUA dan PPAS 2027 mengacu pada RKPD Kabupaten Nagan Raya 2027 serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus selektif dalam menentukan program yang dibiayai APBK.

"Pengalokasian anggaran akan diarahkan terutama kepada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian masyarakat dan pengembangan sektor unggulan daerah," ujarnya.

Selain itu, anggaran akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Pemkab Nagan Raya juga akan melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Hizbulwatan berharap pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRK Nagan Raya berlangsung konstruktif dan transparan serta menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, dan saran dari seluruh anggota DPRK Nagan Raya dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS ini," pungkasnya. [*]