DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut mengarahkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR) untuk program yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Safaruddin menilai selama ini pemanfaatan dana CSR belum memberikan dampak yang terlihat dan belum meninggalkan legacy. Ia pun meminta perusahaan menghentikan penggunaan dana CSR untuk bantuan yang bersifat insidental dan seremonial.

"CSR itu harus berdampak dan punya legacy, jangan habis untuk kegiatan insidental yang tidak terlihat," tegas Safaruddin saat memimpin Forum TJSLP dan CSR di Aula Tgk. Dikila Bapperida Abdya, Rabu (30/9/2026).

Menurut dia, pengadaan seperti pakaian untuk kegiatan maulid, pengeras suara, amplifier, hingga peralatan pecah belah seharusnya tidak menggunakan anggaran CSR. Bantuan semacam itu, kata dia, dapat diberikan sebagai sumbangan biasa di luar program CSR.

Safaruddin juga meminta setiap program CSR disertai rencana kerja dan anggaran (RKA) yang jelas. Dengan begitu, penerima dan bentuk bantuan dapat dipastikan sejak awal serta mudah dievaluasi.

Untuk pembangunan infrastruktur, ia meminta perusahaan tidak memberikan bantuan secara parsial. Pembangunan harus dilakukan secara fungsional hingga benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kalau butuh jalan Rp3 miliar, langsung bangun jalan. Nampak dia, nanti ditanya siapa yang bantu, jelas ini yang bantu," ujarnya.

Safaruddin kemudian meminta Bappeda Abdya menyusun blueprint CSR yang menjadi acuan program perusahaan. Program jangka pendek diarahkan pada pembangunan infrastruktur fungsional seperti posyandu, pos kesehatan, jalan, penerangan jalan umum, tempat ibadah, dan tempat bermain anak.

Untuk jangka menengah, program CSR diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara jangka panjang difokuskan pada pemberian beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) bagi anak dari keluarga miskin dan anak yatim.

Ia juga mendorong pola pengentasan kemiskinan yang tidak berhenti pada pembangunan rumah dhuafa. Bantuan harus dilanjutkan dengan dukungan listrik, pelatihan keterampilan, peralatan usaha, bahan produksi, hingga modal usaha agar penerima benar-benar mampu mandiri.

Safaruddin menargetkan mulai 2027 tidak ada lagi keluarga miskin yang tertinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan. Salah satu skema yang didorong adalah memberikan akses pekerjaan kepada setidaknya satu anggota dari setiap keluarga miskin di sekitar perusahaan sesuai keterampilan yang dimiliki.

"Perusahaan ada, rakyat harus sejahtera," tegasnya.

Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdya Zaman Akli, Plt Sekda Amrizal, para asisten, jajaran Bappeda, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di Abdya. Hasil rapat akan ditindaklanjuti melalui penyusunan matriks program CSR oleh Bappeda Abdya. [*]