DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Pusat Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (DPP IKAN) menyatakan dukungan penuh terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape.

Ketua Umum DPP IKAN, Syahrul Maulidi, S.E., M.Si., menilai fatwa tersebut sebagai langkah progresif dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman zat adiktif dan potensi penyalahgunaan narkotika.

Menurut Syahrul, keputusan MUI itu sejalan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Vape dinilai tidak lagi sekadar menjadi alternatif rokok konvensional, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan modus peredaran narkoba dalam bentuk cairan atau liquid.

"Kami di DPP IKAN menyambut baik dan siap mengawal Fatwa MUI ini. Keputusan ini sangat kontekstual dengan kondisi lapangan yang kami temukan sehari-hari. Saat ini, vape bukan lagi sekadar alternatif rokok, melainkan telah bertransformasi menjadi salah satu pintu masuk (gateway) dan modus baru peredaran gelap narkoba cair (*liquid*) di kalangan remaja dan keluarga," ujar Syahrul dalam keterangan resminya di Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, temuan penegak hukum dan badan narkotika mengenai penyalahgunaan cairan vape untuk menyamarkan zat terlarang, termasuk sabu cair dan ganja sintetis, menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut, menurutnya, memperkuat urgensi perlindungan masyarakat dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan penggunaan vape.

Syahrul menilai, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan zat adiktif. Karena itu, penerbitan fatwa tersebut perlu diikuti dengan edukasi, pengawasan, serta kebijakan pemerintah yang lebih tegas.

DPP IKAN Siapkan Edukasi Berbasis Keluarga

Sebagai bentuk tindak lanjut, DPP IKAN menyampaikan tiga poin pernyataan sikap terkait penerapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Pertama, DPP IKAN akan mengintegrasikan substansi fatwa tersebut ke dalam program sosialisasi bahaya zat adiktif. Edukasi berbasis keluarga akan diperkuat agar orang tua memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengawasi serta melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan vape dan narkoba.

Kedua, DPP IKAN mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang lebih tegas. Langkah tersebut mencakup larangan penjualan vape kepada anak-anak serta peningkatan pengawasan terhadap produksi dan peredaran *liquid* ilegal.

Ketiga, DPP IKAN mendorong pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan di tingkat lokal dengan substansi fatwa MUI. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan generasi muda secara menyeluruh hingga ke lingkungan masyarakat dan keluarga.

Tutup Celah Peredaran Narkoba di Lingkungan Keluarga

Syahrul menegaskan, fatwa tersebut harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan vape, terutama di kalangan remaja.

Ia juga mengajak orang tua, pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum membangun sinergi dalam mencegah penyalahgunaan zat adiktif serta peredaran narkoba.

"Fatwa ini adalah momentum besar. Menyelamatkan keluarga dari bahaya vape berarti kita juga menutup satu celah besar masuknya narkoba ke rumah-rumah kita. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, dan penegak hukum untuk bersinergi menegakkan nilai-nilai dari fatwa ini demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba," pungkas Syahrul. [*]