DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), Dr. Hamdani M. Syam, MA, menilai pengembangan Blok Andaman membutuhkan kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Sinergi itu penting agar potensi gas di kawasan tersebut tidak hanya menopang kebutuhan energi nasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi Aceh.

Menurut Hamdani, pengembangan Blok Andaman harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama. Pemerintah pusat berkepentingan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Sedangkan Aceh memiliki kepentingan agar kekayaan sumber daya alam tersebut ikut menggerakkan perekonomian daerah.

“Pengembangan Blok Andaman harus dilihat dalam kepentingan yang lebih besar, yakni kedaulatan energi nasional sekaligus kemandirian ekonomi,” kata Hamdani kepada Dialeksis.com saat dihubungi, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia mengatakan hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengembangan kawasan migas itu tidak perlu diletakkan dalam posisi yang saling berhadapan. Sebaliknya, kedua pihak membutuhkan titik temu agar kepentingan nasional berjalan beriringan dengan kepentingan daerah penghasil.

Menurut Hamdani, Aceh merupakan bagian dari mata rantai penting dalam agenda energi nasional. Karena itu, keberhasilan pemerintah mengelola potensi Andaman juga harus terlihat dari seberapa besar manfaat ekonomi yang kemudian tumbuh di daerah.

Dia mengatakan, eksploitasi sumber daya gas saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan adanya nilai tambah melalui pengembangan industri dan hilirisasi.

Hilirisasi, menurut Hamdani, akan menentukan seberapa jauh kekayaan gas Andaman mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Industri pengolahan dapat membuka lapangan kerja, menghidupkan sektor jasa, memberi ruang bagi pengusaha lokal, serta mendorong lahirnya investasi baru.

Dalam konteks itu, Aceh memiliki modal berupa kawasan industri dan infrastruktur migas yang telah terbentuk di Lhokseumawe. Potensi tersebut, kata dia, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan gas Andaman.

Hamdani mengatakan Aceh jangan hanya menjadi daerah yang berdekatan dengan sumber gas, sementara nilai tambah terbesar dari sumber daya tersebut justru berkembang di daerah lain.

Menurut dia, pengalaman pengelolaan sumber daya alam Aceh pada masa lalu semestinya menjadi pelajaran. Kekayaan alam harus mampu meninggalkan fondasi ekonomi yang bertahan jauh setelah sumber daya itu dieksploitasi.

Kedaulatan Energi

Hamdani mengatakan pengembangan Blok Andaman juga memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Potensi gas yang ditemukan di kawasan tersebut dapat menjadi salah satu penopang kebutuhan energi nasional di masa mendatang.

Namun, kata dia, kedaulatan energi tidak sebatas kemampuan menghasilkan minyak dan gas dalam jumlah besar.

Kedaulatan energi juga menyangkut kemampuan negara mengelola sumber daya untuk memenuhi kepentingan domestik, memperkuat industri, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Hamdani menilai kebijakan mengenai Andaman perlu dirancang dalam perspektif jangka panjang.

Menurut dia, keputusan yang diambil pemerintah hari ini akan menentukan apakah gas Andaman hanya menjadi komoditas energi atau berkembang menjadi penggerak baru perekonomian Indonesia dan Aceh.

Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menjadi penting karena pengembangan migas bersinggungan dengan banyak kepentingan, mulai dari investasi, kebijakan energi, pembangunan industri hingga penerimaan daerah.

“Yang diperlukan adalah bagaimana kepentingan nasional dan kepentingan Aceh dipertemukan dalam satu tujuan pembangunan,” ujarnya.

Manfaat Harus Sampai ke Masyarakat

Hamdani mengatakan keberhasilan pengembangan Blok Andaman nantinya tidak cukup diukur dari besarnya produksi ataupun investasi yang masuk.

Ukuran lainnya adalah seberapa jauh aktivitas migas itu mengubah kehidupan ekonomi masyarakat.

Dia menyebut peluang kerja bagi masyarakat Aceh, keterlibatan pengusaha lokal, tumbuhnya industri baru, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan berkembangnya usaha pendukung harus menjadi bagian dari agenda pengembangan.

Perguruan tinggi, kata Hamdani, juga memiliki peran dalam menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan industri.

Kehadiran investasi besar, menurut dia, seharusnya mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Aceh tidak sekadar menjadi penonton di tengah berkembangnya industri energi di daerahnya sendiri.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai mempersiapkan ekosistem ekonomi sejak sekarang. Persiapan tersebut diperlukan agar ketika kegiatan produksi dan industri berkembang, Aceh telah memiliki tenaga kerja dan pelaku usaha yang siap mengambil bagian.

Hamdani optimistis pengembangan Blok Andaman dapat menjadi momentum baru bagi Aceh apabila pemerintah pusat dan daerah mampu membangun desain pengelolaan yang saling menguntungkan.

Menurut dia, tidak seharusnya muncul dikotomi antara kepentingan Aceh dengan kepentingan nasional. Perekonomian Aceh yang tumbuh pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Begitu pula sebaliknya, agenda kedaulatan energi nasional akan semakin kuat apabila daerah yang menjadi basis sumber daya ikut memperoleh manfaat pembangunan.

Bagi Hamdani, Blok Andaman pada akhirnya bukan hanya perkara gas yang tersimpan di bawah laut. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola menjadi energi bagi industri, pekerjaan bagi masyarakat, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh dan Indonesia. [arn]