DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2026). Dipimpin Ammar Malik Nabil sebagai Korlap aksi, mahasiswa menuntut Pemerintah Aceh mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana yang dinilai masih berjalan lamban.
Massa aksi tiba di Kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 15.32 WIB. Sejumlah pejabat Pemerintah Aceh terlihat menemui para demonstran, di antaranya Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik ST, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Munawar, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, Kepala Pelaksana BPBA, serta Juru Bicara Gubernur Aceh Nurlis Effendi. Setelah melalui proses negosiasi, mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam orasinya, Ammar Malik Nabil menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terkait bencana yang terjadi di Aceh serta menyoroti lambannya progres rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
"Kami sudah membuat kajian tentang bencana yang telah terjadi, berikut progres rehab rekon yang sangat lamban," ujar Ammar di hadapan perwakilan Pemerintah Aceh dan peserta aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Sekda Aceh Taufik mengakui bahwa proses pemulihan pascabencana di sejumlah daerah masih belum berjalan sesuai harapan. Ia menyebut Pemerintah Aceh memiliki keinginan yang sama agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat di seluruh sektor yang terdampak.
"Kami menyadari dalam pemulihan bencana yang terjadi di daerah masih sangat lamban. Kita berharap semua berjalan dengan cepat di semua sektor. Kami merasakan apa yang adik-adik rasakan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta masukan yang diberikan," kata Taufik.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah guna mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.
"Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan masukan serta telah membuka posko untuk menerima berbagai aspirasi masyarakat," ucap Taufik.
Sebelum aksi berakhir, massa membacakan petisi yang berisi enam tuntutan, antara lain percepatan rehab rekon di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemulihan ekonomi masyarakat, keterbukaan rincian anggaran rehab rekon, pembangunan infrastruktur berbasis ketahanan bencana, pelibatan masyarakat dan mahasiswa dalam pelaksanaan rehab rekon, audit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), serta publikasi berkala mengenai perkembangan penanganan bencana di Aceh.
Petisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Plt Sekda Aceh sebagai bentuk penerimaan aspirasi mahasiswa. [red]
Share berita ini