DIALEKSIS.COM | Takengon - Aksi heroik warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, yang bergotong royong secara swadaya memperbaiki Jembatan Enang-Enang pascabencana akhir tahun lalu, kini bergulir menjadi panggung ujian komunikasi publik bagi para pejabat negara. Jembatan di jalur vital nasional Bireuen-Takengon ini memicu diskursus mengenai bagaimana pemerintah pusat seharusnya merespons inisiatif masyarakat yang lahir dari kondisi darurat.

Dua wajah berbeda diperlihatkan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Di satu sisi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh memilih pendekatan formal-prosedural dengan menghentikan pengerjaan swadaya karena dinilai belum memenuhi standar keselamatan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan aspek teknis dan keselamatan menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil alih pembangunan jembatan. Namun, cara penyampaian kebijakan tersebut memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat.

Menanggapi sikap Menteri PU tersebut direspon Akademisi Universitas Gajah Putih (UGP), Hasan Basri, menilai polemik Jembatan Enang-Enang bukan semata persoalan teknis infrastruktur, melainkan juga menjadi ujian komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi inisiatif masyarakat.

"Gotong royong yang dilakukan warga merupakan bentuk modal sosial yang sangat berharga. Ketika masyarakat bergerak karena kebutuhan mendesak, pemerintah tentu memiliki kewajiban memastikan aspek keselamatan. Namun, penyampaian kebijakan seharusnya tetap mengedepankan apresiasi dan empati agar tidak menimbulkan kesan mengabaikan pengorbanan masyarakat," ujar Hasan Basri.

Menurutnya, pemerintah dapat menyampaikan alasan teknis secara proporsional tanpa menghilangkan penghargaan terhadap semangat kebersamaan warga. Komunikasi yang baik, kata Hasan, akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kewibawaan pemerintah.

"Substansi kebijakannya bisa benar, tetapi cara menyampaikan kebijakan juga menentukan bagaimana masyarakat menerimanya. Dalam kondisi pascabencana, pendekatan yang humanis menjadi sangat penting," katanya.

Hasan Basri juga menilai sikap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau lokasi memberikan perspektif berbeda dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, apresiasi terhadap gotong royong warga menjadi bentuk pengakuan atas partisipasi masyarakat dalam menghadapi keterbatasan.

"Apresiasi terhadap inisiatif warga bukan berarti mengabaikan standar keselamatan. Justru itu menunjukkan negara hadir dengan menghargai kepedulian masyarakat sambil memastikan solusi permanen segera diwujudkan," ujarnya.

Ia mengatakan, kepemimpinan publik tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan regulasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan.

Hasan Basri menegaskan, kasus Jembatan Enang-Enang menjadi pelajaran penting bahwa regulasi dan empati seharusnya berjalan beriringan. Pemerintah tetap harus menjaga standar keselamatan, tetapi di saat yang sama perlu menunjukkan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat.

"Yang paling penting setelah penghentian jembatan swadaya adalah percepatan pembangunan infrastruktur pengganti. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebijakan yang diambil benar-benar diikuti solusi nyata, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga dapat segera pulih," pungkas mahasiswa Doktoral ilmu politik UNPAD ini.